dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Bentuk SBN secara umum dapat dibedakan sebagai berikut:
1. SBN berdasarkan sistemnya terbagi atas:
A. Konvensional (SUN)
Prinsip dasar SUN adalah pernyataan utang tanpa syarat dari penerbit. SUN tidak
membutuhkan underlying asset dan fatwa/opini syariah dalam penerbitannya.
Penggunaan dana hasil penerbitan SUN bebas digunakan untuk kegiatan apa saja.
Return SUN berupa bunga dan capital gain.
B. Syariah (SBSN)
Prinsip dasar SBSN adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip
syariah, sebagai bukti kepemilikan/penyertaan terhadap suatu asset yang menjadi
dasar penerbitan sukuk. SBSN memerlukan underlying asset sebagai dasar
penerbitan dan memerlukan fatwa/opini syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk
dengan prinsip syariah. Penggunaan dana hasil penerbitan SBSN tidak dapat
digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Return SBSN
berupa imbalan, bagi hasil, margin, dan capital gain.
2. SBN berdasarkan jangka waktu (tenor) jatuh tempo, terdiri dari:
A. SBN jangka pendek (kurang dari 1 tahun)
Surat Perbendaharaan Negara (SPN), yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan
12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Dibeberapa negara, SPN
lebih dikenal dengan sebutan T-Bills atau Treasury Bills.
B. SBN jangka panjang (lebih dari 1 tahun, obligasi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15
tahun, 20 tahun) Obligasi Negara (ON), yaitu SUN berjangka waktu lebih dari 12
bulan baik dengan kupon atau tanpa kupon.
3. SBN yang memiliki warkat dan tanpa warkat (scriptless):
Surat Utang Negara yang saat ini beredar, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat.
4. SBN berdasarkan jenis suku bunga (coupon):
A. Zero coupon (ZC)
ON tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon
dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo.
B. Fixed Rate Bonds
DIREKTORAT P-APBN
295
PEMBIAYAAN ANGGARAN