dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Selanjutnya pada langkah 4 (penyelarasan kapasitas fiskal, angka dasar, dan inisitaif
baru tahap 1), DJA menyampaikan kapasitas fiskal kepada Bappenas sebagai dasar
penghitungan kebutuhan anggaran pembangunan. Sedangkan pada langkah 7
(pelaksanaan pertemuan tiga pihak), DJA bersama dengan Bappenas dan K/L
mengadakan pertemuan untuk menyepakati beberapa hal dalam kaitannya dengan
pendanaan program dan kegiatan K/L: angka dasar, program prioritas nasional, dan
program prioritas K/L.
Proses selanjutnya adalah perencanaan untuk menghasilkan RKP hasil kesepakatan
dengan DPR. Proses pembahasan RKP ini termasuk Pembicaraan Pendahuluan tentang
Rancangan APBN. Penjelasan proses perencanaan pada tahap ini berdasarkan
Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang
nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
Peraturan DPR RI nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI.
Rincian proses perencanaan ini adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah menyampaikan Keppres tentang RKP kepada DPR untuk dibahas
bersama.
2. Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan pendahuluan Rancangan
APBN yang meliputi:
- Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF);
- Kebijakan Umum dan prioritas Anggaran K/L;
- Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan.
3. Pandangan fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan oleh Pemerintah dalam
pokok-pokok pembicaraan RAPBN.
4. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi.
5. Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas) dan Gubernur
Bank Indonesia, penyampaian (RKP), KEM dan PPKF dalam RAPBN, serta
pembentukan Panja dan Tim Perumus.
6. Rapat kerja Komisi VII dan XI dengan mitra kerjanya, pembahasan asumsi dasar
RAPBN.
7. Rapat kerja Komisi I-XI dengan mitra kerjanya membahas Rencana Kerja
Kementerian Lembaga dan RKP Kementerian Lembaga (disampaikan secara tertulis
kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi).
8. Rapat Panja-Panja.
DIREKTORAT P-APBN 45 SIKLUS APBN