dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan international best practices. Klasifikasi
menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, telah mengacu
pada classification of the functions of government (COFOG) yang disusun oleh United
Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government Finance Statistics
Government Finance Statistics (GFS) manual 2001 – International Monetary Fund (IMF),
dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya dan
agama (recreation, culture, and religion). Saat ini, terdapat 11 fungsi dan 69 subfungsi,
sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3.
Rincian belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi)
merupakan pengelompokkan belanja pusat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan
mengacu pada manual GFS manual 2001. Sebelum tahun 2005, belanja pemerintah pusat
dibagi atas belanja rutin (belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang,
belanja subsidi, dan belanja lain-lain) dan belanja pembangunan (pembiayaan proyek dan
pembiayaan program). Pengklasifikasian atas belanja rutin dan pembangunan tersebut
bertujuan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan,
yang dianggap memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Namun dalam pelaksanaannya, telah menimbulkan peluang terjadinya duplikasi,
penumpukan, dan penyimpangan anggaran. Sejak tahun 2005, anggaran belanja
pemerintah pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
DIREKTORAT P-APBN
147
BELANJA PEMERINTAH PUSAT