dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA penerbitan SBN yang besar, serta (iv) berperan sebagai benchmark obligasi valas korporasi; 4. Melakukan pengelolaan SBN dalam kerangka Asset Liability Management (ALM), baik ALM neraca pemerintah pusat/internal Kementerian Keuanganmaupun ALM sovereign balance sheet bersama Bank Indonesia; 5. Menjaga stabilitas pasar SBN dengan mengimplementasikan CMP dan BSF dan mendukung pengembangan CMP Nasional; 6. Melaksanakan pengelolaan kewajiban secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek biaya dan risiko dalam buyback dan debt switch. 7.2.2 Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya (PP No.54 Tahun 2008). Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dalam struktur portofolio utang Pemerintah merupakan instrumen yang relatif baru. Pinjaman ini mulai digunakan sebagai instrumen pembiayaan tahun 2010, setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah. Meskipun PDN tersebut berasal dari bank-bank BUMN, namun tidak menutup kemungkinan bagi perbankan swasta untuk ikut terlibat dalam pengadaan PDN melalui sindikasi dengan bankbank BUMN. Sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana diatur dalam PP No. 54 tahun 2008 PDN lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan oleh K/L, Pemda, BUMN atau BUMD. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk pemberdayaan industri dalam negeri, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kegiatan investasi. Untuk saat ini penggunaan Pinjaman Dalam Negeri tersebut masih terfokus pada kegiatan-kegiatan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan dan alat material khusus (almatsus) Polriyang diproduksi oleh produsen dalam negeri. DIREKTORAT P-APBN 297 PEMBIAYAAN ANGGARAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 7.2.3 Pinjaman Luar Negeri Pinjaman luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pengadaan pinjaman memenuhi prinsip-prinsip antara lain: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) efisiensi; dan (4) efektifitas. Disamping itu pengadaan PDN juga tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Kebijakan Pinjaman Luar Negeri, antara lain: 1. Mengurangi stok pinjaman luar negeri dengan mempertahankan kebijakan net negative flow (penarikan pinjaman luar negeri pertahun lebih kecil dari pembayaran kembali) dan membatasi komitmen baru; 2. Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif dengan mengutamakan untuk pembiayaan sektor infrastruktur dan energi; 3. Meningkatkan kualitas kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan ownership K/L untuk meningkatkan efektifitas kegiatan dan penyerapan pinjaman lebih tepat waktu. Jenis Pinjaman Luar Negeri a. Pinjaman Tunai adalah Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk Devisa dan/atau Rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang. Pinjaman tunai dapat berupa : Pinjaman Program, standby loan, Pembiayaan Likuiditas jangka pendek, pembiayaan Kontijensi, pembiayaan untuk permodalan dll yang pencairannya bersifat tunai. b. Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Luar Negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu. Pinjaman kegiatan dapat berupa : pinjaman proyek, credit line dll. Sumber Pinjaman Luar Negeri: a. Kreditor Multilateral: Lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman ke negara asing. Contoh: World Bank, ADB, IDB, dan lain-lain. b. Kreditur Bilateral: Pemerintah Negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan DIREKTORAT P-APBN 298 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 280 and 281: BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 296 and 297: Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 304 and 305: Perjanjian pengakhiran master agree
Page 356 and 357: LAMPIRAN
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?