dasar penyusunan apbn

SAMBUTAN
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada negara yaitu
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keuangan negara, yang salah satunya adalah
dalam bidang penganggaran dan proses penyusunan APBN.
Penyusunan APBN merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud
pengelolaan keuangan negara. Selain itu APBN juga merupakan perwujudan dari kedaulatan
rakyat, karena penetapan APBN dilakukan setiap tahun dengan undang-undang melalui
proses pembahasan yang cukup seksama dan mendalam bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.
APBN merupakan instrumen kebijakan Pemerintah yang menjadi landasan arah
pembangunan ekonomi nasional serta penyediaan pelayanan dasar dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen kebijakan lainnya adalah dalam bentuk
regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung juga menentukan arah
pembangunan ekonomi nasional. Kita dapat mengetahui arah, tujuan, serta prioritas
pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan melalui Nota Keuangan dan APBN.
Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif mengenai praktek penyusunan
APBN yang terjadi di Indonesia. Untuk itu saya menyambut baik upaya Direktorat Penyusunan
APBN, Direktorat Jenderal Anggaran untuk memperbaiki dan menyempurnakan buku ”Dasar-
Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia” yang direvisi menjadi edisi II. Hal tersebut
menggambarkan semangat untuk perbaikan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang
merupakan harapan dari seluruh masyarakat.
Akhirnya, semoga keberadaan buku ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan pembaca,
serta meningkatkan kepedulian publik untuk lebih memahami APBN.
Jakarta, 25 April 2014
i