dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
2006 MENYELESAIKAN
REFORMASI MENYELURUH
UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Penanggulangan Kemiskinan dan
Kesenjangan;
2. Peningkatan Kesempatan Kerja,
Investasi, dan Ekspor;
3. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan;
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas
Pendidikan dan Kesehatan;
5. Penegakan Hukum, Pemberantasan
Korupsi, dan Reformasi Birokrasi;
6. Penguatan Kemampuan Pertahanan,
Pemantapan Keamanan dan Ketertiban,
serta Penyelesaian Konflik;
7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe
Aceh Darussalam dan Nias (Sumatera
Utara);
2005 1. MEMPERCEPAT REFORMASI;
2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; SERTA
3. MEMPERKOKOH KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA DALAM
KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
5.2 Perkembangan Struktur Belanja Pemerintah Pusat
Era Indische Comptabiliteits Wet (ICW)
Pada masa Kabinet Ampera, awal pemerintahan Orde Baru, diperkenalkan untuk pertama
kalinya kebijakan Anggaran Berimbang dan Dinamis. Kebijakan ini dibuat dalam rangka
mengatasi krisis perekonomian akibat hiper inflasi yang mencapai 650 persen pada
pertengahan tahun 1966. Hal tersebut disebabkan oleh defisit APBN yang sangat besar dan
dibiayai oleh pencetakan uang. Karena itu, APBN berimbang dan dinamis diciptakan
dengan tujuan menghilangkan defisit anggaran.
Dalam anggaran berimbang dan dinamis, struktur APBN terdiri dari anggaran penerimaan
dan anggaran belanja. Pada sisi penerimaan dicatat penerimaan dari dalam negeri dan
penerimaan dari luar negeri (pinjaman), sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari belanja rutin
dan belanja pembangunan. Belanja rutin dibiayai dengan menggunakan penerimaan dalam
negeri, dan belanja pembangunan dibiayai menggunakan penerimaan luar negeri sehingga
tercipta internal balance dalam APBN. Disiplin tersebut tidak dapat dilanggar. Belanja rutin
hanya disediakan sepanjang ada dana dari penerimaan dalam negeri, dan belanja
DIREKTORAT P-APBN
131
BELANJA PEMERINTAH PUSAT