dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
2. Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data
dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik,
departemen/lembaga, dan pemerintah daerah.
3. Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh:
a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga
terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personel dan
nonpersonel untuk kegiatan jasa konsultasi
b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan
departemem/lembaga yang bersangkutan
c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait
untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten /kota
yang bersangkutan, dan
d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk
keperluan dinas, seperti kantor, rumah dinas, gudang, rumah sakit, gedung sekolah,
pagar, dan bangunan fisik lainnya.
Era Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Sejak tahun 2004, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara,
dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun untuk
mengakomodasi berbagai perkembangan dalam sistem kelembagaan, pengelolaan
keuangan negara, dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan.
Undang-undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara
sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan.
Salah satu hal yang diatur terkait dengan struktur belanja negara, tercermin pada pasal 11
ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci
menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Perubahan struktur meliputi perubahan
anggaran belanja negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran
DIREKTORAT P-APBN
133
BELANJA PEMERINTAH PUSAT