dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Fokus Review dan Pemutakhiran Angka Dasar
Review angka dasar merupakan kegiatan yang dilakukan pada awal tahun anggaran
tertentu dalam rangka persiapan penyusunan Pagu Indikatif untuk tahun anggaran
berikutnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan review dan
pemutakhiran (1) kebutuhan anggaran untuk biaya operasional meliputi belanja pegawai
dan belanja barang. Dalam hal terdapat kekurangan atau perlu tambahan anggaran karena
adanya tambahan pegawai baru atau tambahan pemeliharaan aset baru, informasi dan
dokumen pendukung dapat disampaikan pada saat reviu angka dasar; (2) kebutuhan
anggaran untuk biaya non-operasional meliputi multiyears project, output dalam rangka
tugas fungsi, dan output dalam rangka penugasan/prioritas nasional; (3) realisasi
pencapaian kinerja tahun sebelumnya; (4) rencana target kinerja untuk tahun yang
direncanakan; serta (5) kebijakan Pemerintah yang ditetapkan. Setelah adanya review
angka dasar dan tambahan inisiatif baru yang disetujui, angka dasar perlu disesuaikan
kembali melalui pemutakhiran angka dasar, yaitu (1) pemutakhiran angka dasar dilakukan
pada saat penyusunan RKA-K/L berdasarkan Pagu Anggaran di bulan Juli dan pada saat
penyesuaian RKA-K/L berdasarkan Alokasi Anggaran K/L pada bulan November; (2)
pemutakhiran ini sudah mengakomodasi besaran angka dasar dari tahun sebelumnya
ditambah inisiatif baru yang telah disetujui dalam Pagu Indikatif (kesempatan ke-1) dan
Pagu Anggaran (kesempatan ke-2); (3) pemutakhiran angka dasar pada bulan November
sudah mengakomodir besaran angka dasar dari tahun sebelumnya ditambah inisiatif baru
yang telah disetujui dalam Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi Anggaran
(kesempatan ke-3).
Fokus Penyusunan Inisiatif Baru
Inisiatif baru dan angka dasar merupakan bagian terpenting dari penerapan KPJM. Angka
dasar dalam KPJM, mengakomodir seluruh kebijakan yang berulang dari tahun ke tahun,
sedangkan inisiatif baru mengakomodir perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan
baru dalam jangka tahun tertentu. Di dalam KPJM, inisiatif baru didefi nisikan sebagai
kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi
anggaran, baik pada anggaran baseline maupun anggaran ke depan.
Inisiatif Baru yang diajukan oleh K/L dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (1)
program (Fokus Prioritas), outcome, kegiatan, dan output baru. Inisiatif baru ini disebabkan
DIREKTORAT P-APBN
141
BELANJA PEMERINTAH PUSAT