dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama;
e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.
Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi,
Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan
Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat
kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
A. Komisi
Pada periode 2009–2014, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan
pasangan kerja masing-masing. Komisi merupakan unit kerja utama yang membidangi
masalah-masalah tertentu. Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah
mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan
undang-undang. Komisi-komisi di DPR tersebut adalah:
Tabel 1.5 Komisi DPR dan Ruang Lingkup Tugasnya terkait KL
Nama Komisi
Komisi I
Komisi II
Komisi III
Komisi IV
Komisi V
Komisi VI
Komisi VII
Ruang Lingkup Tugas
Pertahanan, Intelijen, Luar negeri, Komunikasi, dan Informatika
Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma
Agraria
Hukum, HAM dan Keamanan.
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan
Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika
Perdagangan, Perindustrian , Investasi , Koperasi UKM dan BUMN
Standarisasi Nasional
Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan
Hidup
DIREKTORAT P-APBN 26 PENDAHULUAN