dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
dalam analisa komparasi dengan APBN pada negara-negara lain, serta memudahkan
pelaksanaan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
FORMAT LAMA
1. Anggaran Rutin & Anggaran
Pembangunan
2. Pendekatan Sektor :
Sektor/Subsektor/Program (berbeda
ant Rutin & Proyek)
3. Klasifikasi Ekonomi : Belanja Rutin
menurut Jenis & Belanja
Pembangunan menurut Sektor
4. Pengelola Anggaran : Instansi untuk
Belanja Rutin & Proyek/Bagian
Proyek untuk Belanja Pembangunan
5. Dokumen Anggaran :
DUK/DUP/LK dan Satuan 3
DIK/SKOR/DIKS untuk Belanja Rutin
DIP/SKOP/DIPP untuk Belanja
Pembangunan
FORMAT BARU
1. Anggaran Terpadu
2. Pendekatan Fungsi: Fungsi/Sub
Fungsi, Program, Kegiatan
3. Klasifikasi Ekonomi : Menurut Jenis
Belanja
4. Pengelola Anggaran : Kementerian
sebagai Pengguna Anggaran,
Satuan Kerja sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran
5. Dokumen Anggaran : RKA-KL
Satuan Anggaran DIPA
Tabel 1.2 APBN dalam Format T-Account dan I-Account
Pada T-account, pinjaman proyek bersifat in-out yaitu masuk dalam penerimaan negara
sebagai penerimaan pembangunan dan juga masuk dalam pengeluaran negara sebagai
pengeluaran pembangunan, sedangkan pada I-account pinjaman proyek dimasukkan dalam
pembiayaan anggaran. Selain itu pembayaran bunga dan cicilan utang pada T-account
dijadikan satu dalam pengeluaran rutin, sedangkan pada I-account pembayaran bunga
utang dan cicilan utang terpisah, yaitu pembayaran bunga utang termasuk dalam belanja
negara (Belanja Pemerintah Pusat) , sedangkan pembayaran utang/ pembayaran cicilan
pokok termasuk dalam pembiayaan anggaran. Akibatnya untuk tahun yang sama jumlah
penerimaan maupun pengeluaran pada APBN format T-account berbeda dengan APBN
format I-account, namun secara kumulatif jumlahnya sama.
DIREKTORAT P-APBN 13 PENDAHULUAN