dasar penyusunan apbn

Triliun Rp
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
GRAFIK 5.23
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI KETERTIBAN DAN
KEAMANAN, 2008-2014
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
Ketertiban dan Keamanan
Lainnya
Peradilan
Pembinaan Hukum
15,0
10,0
5,0
Penanggulangan
Bencana
Kepolisian
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
Sumber : Kementerian Keuangan
5.10.6 Belanja Fungsi Perlindungan Sosial
Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan perlindungan sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Realisasi
anggaran belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial
pada beberapa kementerian negara/lembaga sebagaimana Tabel 5.17 berikut:
TABEL 5.17
Perkembangan Alokasi Belanja Menurut Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2008-2014
(triliun rupiah)
2008 2009 2010 2011 2012
2013
APBN
2014
APBN
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3,0 3,1 3,3 3,9 5,1 7 ,4 8,1
11.01 Perlindungan dan Pelay anan Sosial Orang Sakit dan Cacat - - - 0,3
0,3 0,3 0,3
11.02 Perlindungan dan Pelay anan Sosial Lansia - - - 0,1 0,1 0,1 0,1
11.03
11.04
Perlindungan dan Pelay anan Sosial Keluarga Pahlawan,
Perintis Kemerdekaan, Pejuang
Perlindungan dan Pelay anan Sosial Anak-anak dan
Keluarga
- - - -
0,7 0,7 0,8 0,5
- - -
0,5 0,5 0,5
11.05 Pemberday aan Perempuan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
11.06 Peny uluhan dan Bimbingan Sosial 0,5 0,5 0,5 - - - -
11.07 Bantuan Perumahan - - - - - - -
11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 1,5 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0
11.09 Litbang Perlindungan Sosial 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2
11.90 Perlindungan Sosial Lainny a 0,1 0,1 0,1 2,7 3,8 5,9 6,7
5.10.7 Belanja Fungsi Lingkungan Hidup
Alokasi anggaran pada fungsi Lingkungan hidup dipergunakan untuk membiayai
penyelenggaraan untuk menjaga lingkungan hidup yang menjadi tanggung jawab
DIREKTORAT P-APBN
235
BELANJA PEMERINTAH PUSAT