dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pembiayaan ini muncul apabila besaran
alokasi belanja melebihi besaran target
pendapatan dan hibah atau terjadi defisit,
agar besaran belanja yang sudah
ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan
dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk
pembiayaan ini diutamakan berasal dari
non utang dan utang dalam negeri dan juga
menjaga net outflow (jumlah penarikan
pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan
pembayaran cicilan pokok pinjaman luar
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
1. Perbankan dalam negeri
a.l SAL
negeri dan penerusan pinjaman), dikarenakan memiliki risiko yang lebih rendah (lebih
fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan resiko utang) dibandingkan pembiayaan
lainnya serta memiliki multiplier effect yang positif pada perekonomian nasional.
II.
PEMBIAYAAN
2. Non-perbankan dalam negeri
a.l a. Penerimaan Privatisasi
b. Hasil Pengelolaan Aset
c. Surat Berharga Negara (neto)
d. Pinjaman Dalam Negeri
e. Dana Investasi Pemerintah dan PMN
a.l. Dana Bergulir
- Dana Bergulir Infrastruktur (Geothermal)
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)
a. Pinjaman Program
b. Pinjaman Proyek Bruto
2. Penerusan Pinjaman (SLA)
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN
1.5.3 Surplus / Defisit APBN, SAL (Saldo Anggaran Lebih), Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
(SIKPA)
Jika dalam APBN, besaran Pendapatan Negara dan Hibah lebih besar dari besaran Belanja
Negara, maka APBN dikatakan mengalami surplus, namun jika sebaliknya maka APBN
dikatakan mengalami defisit.
APBN Indonesia dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami defisit. Salah satu
penyebabnya adalah Indonesia ingin menetapkan tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu,
sehingga sisi belanja perlu dalam level yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi tersebut. Namun, di sisi lain, penerimaan negara belum mampu mengimbangi
besaran kebutuhan belanja tersebut.
Dengan wacana rencana pemerintah untuk melaksanakan balance budget mulai tahun
2014, maka pemerintah dituntut harus mampu untuk mengoptimalkan potensi penerimaan
yang ada dan mencari sumber penerimaan baru agar dapat mengimbangi kebutuhan
alokasi belanja negara. Salah satu alat untuk melihat keberlanjutan fiskal adalah
keseimbangan primer, yang merupakan total penerimaan dikurangi belanja di luar
pembayaran bunga utang [Pendapatan – (Belanja Total – Belanja Bunga)]. Agar posisi
DIREKTORAT P-APBN 19 PENDAHULUAN