dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Appendiks
Penjelasan Anggaran Tematik Dalam APBN
Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
klasifikasi belanja negara dalam APBN menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
Klasifikasi belanja menurut organisasi merupakan rincian belanja untuk masing-masing
bagian anggaran kementerian negara/lembaga (K/L) maupun bagian anggaran bendahara
umum negara (BA BUN). Sementara itu, klasifikasi belanja menurut fungsi merupakan rincian
belanja atas 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan
rakyat yang meliputi: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4)
ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8)
pariwisata dan budaya, (9) agama, (10) pendidikan, dan (11) perlindungan sosial.
Selanjutnya, klasifikasi ekonomi merupakan rincian belanja pemerintah pusat atas delapan
jenis belanja, yang meliputi: belanja pegawai; belanja barang; belanja modal; pembayaran
bunga utang; subsidi; belanja hibah; bantuan sosial; dan belanja lain-lain.
Namun dalam pembahasan dan analisis program-program pembangunan nasional dan
anggaran, data mengenai perkembangan alokasi dan realisasi anggaran dalam APBN terkait
dengan kegiatan pada bidang-bidang tertentu, juga dibutuhkan dalam pengambilan
keputusan. Anggaran bidang tertentu (tematik) tersebut perlu disiapkan sebagai upaya untuk
mendukung penerapan performance based budgeting, dalam arti penganggaran yang telah
dan akan dilakukan disertai dengan capaian dan target yang akan dihasilkan di bidangbidang
tertentu. Selain itu, informasi mengenai anggaran tematik juga dapat digunakan untuk
menunjukkan pertanggungjawaban dan/atau komitmen Pemerintah atas target-target
pembangunan Nasional.
Anggaran tematik dalam APBN dikompilasi secara komprehensif, sehingga tidak hanya
mencakup belanja negara, namun juga mencakup pembiayaan anggaran, serta
memungkinkan adanya program/kegiatan yang dapat dikategorikan dalam satu jenis atau
lebih anggaran tematik. Informasi mengenai anggaran tematik diharapkan dapat
memperkaya dan memperluas persepsi masyarakat mengenai peranan dan upaya
Pemerintah melalui kebijakan anggaran dalam melaksanakan program-program, dan
mencapai tujuan dari pembangunan yang dilaksanakan. Beberapa informasi terkait anggaran
bidang tertentu dalam APBN yang cukup strategis adalah anggaran infrastruktur, anggaran
kemiskinan, anggaran kesehatan, anggaran tanggap perubahan iklim dan anggaran
ketahanan pangan.
DIREKTORAT P-APBN
APPENDIKS