dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA PROSES PEMBAHASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RAPBN BERDASARKAN UU 17 TAHUN 2003 , UU NO.27 TAHUN 2009 DAN TATIB DPR RI TAHUN 2009 PERTENGAHAN MEI Kepres ttg RKP disampaikan kepada DPR MINGGU II-IV JUNI Rapat Panja-Panja: Pembahasan RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal MINGGU IV JUNI Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menkeu & Menteri PPN/Bappenas) dan Gubernur BI: Laporan dan Pengesahan hasil panja-panja tentang RKP dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 20 MEI ATAU SATU HARI SEBELUMNYA (JIKA TANGAL TERSEBUT JATUH PADA HARI LIBUR) RAPAT PARIPURNA Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan RAPBN yang meliputi: 1. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal; 2. Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran K/L; 3. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan MINGGU II JUNI Rapat Intern Badan Anggaran DPR RI Penyampaian hasil pembahasan Rapat Kerja/RDP Komisi dengan Mitra Kerjanya MINGGU I JULI Rapat Kerja/RDP Komisi-Komisi dgn Mitra Kerjanya: menyempurnakan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI MINGGU III MEI RAPAT PARIPURNA Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokokpokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN yang diajukan oleh Pemerintah MINGGU I-II JUNI Raker Komisi I s.d XI Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi-Komisi dgn Mitra Kerjanya: Membahas Rencana Kerja dan Anggaran K/L (disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi) Penyampaian hasil sinkronisasi oleh komisi-komisi dengan mitra kerjanya kepada Badan Anggaran dan Menteri Keuangan untuk bahan <strong>penyusunan</strong> RUU APBN & Nota Keuangannya MINGGU IV MEI RAPAT PARIPURNA Tanggapan Pemerintah terhadap pandangan Fraksi-Fraksi atas kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN MINGGU I JUNI Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah (Menteri Keuangan & Menteri PPN/Bappenas) dan Gubernur Bank Indonesia: Penyampaian RKP & Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dalam RAPBN dan pembentukan Panja PALING LAMBAT JULI RAPAT PARIPURNA : Penyampaian laporan hasil pembahasan tentang RKP dan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran Gambar 2.4. Proses Perencanaan Menghasilkan RKP Hasil Kesepakatan DIREKTORAT P-APBN 47 SIKLUS APBN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 2.3 KAPASITAS FISKAL Dalam hal kapasitas fiskal yang disampaikan Kementerian Keuangan c.q. DJA kepada Bappenas dalam tahap perencanaan, keberadaannya tidak muncul tiba-tiba. Kapasital fiskal ini bagian awal dari rangkaian gerbong dalam proses <strong>penyusunan</strong> APBN pada tahun yang direncanakan dan merupakan bagian dari tahap penganggaran. Penjelasan singkat mengenai kapasitas fiskal sebagaimana Boks. 2.2. Boks 2.2 Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, dan Fiscal Gap Ada beberapa istilah atau pengertian seperti kapasitas fiskal, kebutuhan fiskal, dan celah fiskal (fiscal gap) yang biasa digunakan untuk menjelaskan mekanisme pembentukan postur APBN. Ketiga pengertian ini saling terkait satu sama lain. Kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan negara yang dihimpun dari pendapatan negara untuk mendanai anggaran belanja negara. Kemampuan keuangan negara ini telah memperhitungkan pembiayaan (nonutang) apabila terdapat celah fiskal. Kebutuhan mendanai anggaran belanja negara itu disebut kebutuhan fiskal. Sedangkan selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal adalah celah fiskal. Gambaran mengenai kondisi kapasitas, kebutuhan, dan celah fiskal untuk beberapa tahun dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini. Dari data tersebut dapat dilihat, kebutuhan fiskal pemerintah tahun 2007-2013 lebih besar dari pada kapasitas fiskal yang ada. Untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih besar dari kapasitasnya tersebut, pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran. Yaitu kondisi besaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari utang atau nonutang. Fiscal Gap 2007-2013 (triliun rupiah Uraian 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kapasitas fiskal 711,8 981,9 852,5 1.000,1 1.218,1 1.364,6 1.534,0 kebutuhan fiskal 823,0 1.056,9 1.024,7 1.122,3 1.368,8 1.633,4 1.771,3 fiscal gap (111,2) (75,0) (172,2) (122,2) (150,7) (268,8) (237,3) GDP 3.950,9 4.948,7 5.606,2 6.436,3 7.427,1 8.542,6 9.269,6 DIREKTORAT P-APBN 48 SIKLUS APBN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17: BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 54 and 55: Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 94 and 95: BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 100 and 101: Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 112 and 113: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?