dasar penyusunan apbn

Triliun Rp
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
100,0
GRAFIK 5.22
PERKEMBANGAN BELANJA FUNGSI PERTAHANAN,
2008-2014
Pertahanan Negara Dukungan Pertahanan Litbang Pertahanan
80,0
60,0
40,0
20,0
-
2008 2009 2010 2011 2012 2013
APBN
2014
APBN
Sumber : Kementerian Keuangan
5.10.5 Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan
Selanjutnya, realisasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dipergunakan untuk
membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab
pemerintah. Realisasi anggaran ketertiban dan keamanan melalui belanja Pemerintah
Pusat meliputi realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan pada beberapa
kementerian negara/lembaga yang terdiri dari beberapa subfungsi, yang meliputi:
(1) kepolisian;
(2) penanggulangan bencana; dan
(3) pembinaan hukum.
Fungsi ketertiban dan keamanan juga mengalami restrukturisasi dan pemindahan program
dalam tahun 2008, dimana program penerapan kepemerintahan yang baik dipindahkan dari
fungsi ketertiban dan keamanan ke fungsi pelayanan umum. Perkembangan realisasi untuk
fungsi ketertiban dan keamanan dapat dilihat pada grafik berikut:
DIREKTORAT P-APBN
234
BELANJA PEMERINTAH PUSAT