dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
c. Membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat
diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan
Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan K/L;
d. Melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana
kerja dan anggaran K/L;
e. Membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
f. Membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Pelaksanaan Tugas Badan Anggaran
a. Dalam melaksanakan tugas Badan Anggaran bersama pemerintah menetapkan
asumsi makro dengan mengacu pada keputusan komisi yang sesuai dengan ruang
lingkup tugasnya.
b. Dalam melaksanakan tugas Badan Anggaran dapat melakukan kunjungan kerja
pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
c. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugas terlebih dahulu menetapkan siklus dan
jadwal pembahasan APBN bersama pemerintah.
d. Badan Anggaran dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Tata Cara
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.
Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang
diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada komisi.
C. Panitia Kerja
Menurut pasal 94 Peraturan DPR RI nomor 1/DPR RI/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR
RI disebutkan bahwa Alat kelengkapan DPR selain pimpinan DPR dapat membentuk panitia
kerja. Tugas panitia kerja diatur dalam pasal 96 yaitu:
1. Panitia kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang
ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia kerja dapat
mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
3. Tata cara kerja panitia kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang
membentuknya.
4. Panitia kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
DIREKTORAT P-APBN 30 PENDAHULUAN