dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 H ayat
(3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam
Pasal 28 H ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat; dan
Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.
SJSN tersebut mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial
Indonesia, yaitu: (1) dari upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap
tenaga kerja murah, berdisiplin dan berproduktifitas tinggi menjadi pemenuhan hak
konstitusional Warga Negara; (2) dari pengaturan oleh berbagai peraturan perundangan
untuk tiap-tiap kelompok masyarakat menjadi pengaturan oleh satu hukum jaminan sosial
yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia; dan
(3) dari penyelenggaraan oleh badan usaha pro laba menjadi penyelenggaraan oleh badan
publik nir laba.
BPJS
KESEHATAN
SJSN
BPJS
KETENAGAKERJAAN
JAMINAN
KESEHATAN
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA
JAMINAN
HARI TUA
JAMINAN
PENSIUN
JAMINAN
KEMATIAN
Penyelenggaraan program jaminan sosial akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan integrasi dari beberapa badan usaha milik negara
yang ditunjuk oleh Pemerintah, yaitu PT. JAMSOSTEK, PT. ASKES, PT. TASPEN, dan PT.
ASABRI. Dalam penyelenggaraannya, BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Pengelolaan SJSN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN menetapkan bahwa
DIREKTORAT P-APBN
204
BELANJA PEMERINTAH PUSAT