dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Konversi belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru dapat
dilihat pada Bab I tabel 1.3.
Reformasi Manajemen Keuangan Negara
Seiring dengan ditetapkannya paket perundang-undangan di bidang keuangan negara,
yaitu: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undangundang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Pemerintah telah memulai langkah reformasi manajemen keuangan negara pada
keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yang mencakup penyusunan anggaran,
pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan
reformasi dimaksud diharapkan dapat menjadikan pengelolaan keuangan negara menjadi
lebih mandiri, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting, sebagai upaya untuk meluruskan
kembali tujuan dan fungsi anggaran secara sungguh-sungguh, yang pada akhirnya akan
meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Dalam bidang penyusunan anggaran, dalam upaya menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance), perubahan dilakukan atas
penyelenggaraan sistem penganggaran, yang dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu:
a. Penganggaran Terpadu (Unified Budgeting), yaitu penyusunan anggaran yang dilakukan
secara terintegrasi antar program/kegiatan dan jenis belanja pada kementerian/lembaga
beserta seluruh satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap aset dan kewajiban yang
dimilikinya. Hal mendasar yang dilakukan adalah penyatuan anggaran rutin dan
pembangunan yang bertujuan, antara lain: (1) agar tidak terjadi duplikasi anggaran yang
disebabkan kurang tegasnya pemisahan antara kegiatan operasional dengan proyek,
khususnya proyek-proyek nonfisik; (2) memudahkan penyusunan anggaran berbasis
kinerja yang akan diterapkan dalam beberapa tahun ke depan, guna memperjelas
keterkaitan antara output/outcome yang dicapai dengan penganggaran organisasi; (3)
memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan keuangan
pemerintah; serta (4) meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah, dengan
mengacu pada format keuangan pemerintah sesuai standar internasional.
b. Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting), yaitu penyusunan
anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
DIREKTORAT P-APBN
135
BELANJA PEMERINTAH PUSAT