dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Pemberian hibah harus memperhatikan stabilitas kondisi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara Pemerintah dan pemerintah daerah serta antardaerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kegiatan hibah yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan hibah yang didanai dari hibah luar negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah; b. kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional; dan/atau c. kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri. Kegiatan hibah yang didanai dari penerimaan dalam negeri harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan <strong>dasar</strong> umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; b. kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD; c. kegiatan tertentu yang merupakan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penganggaran belanja hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan melalui penerusan pinjaman dan penerusan hibah luar negeri. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar DIREKTORAT P-APBN 189 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN. Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja hibah sejak tahun 2009 yaitu dalam APBN-P sebesar 31,6 miliar tapi dari anggaran yang dialokasikan tersebut tidak dapat terserap seluruhnya dikarenakan proses penerbitan dokumen pencairan yang tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun. Sampai saat ini kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang direncanakan akan dilaksanakan digunakan untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan <strong>dasar</strong> umum dalam bidang pendidikan, air minum, sanitasi, perhubungan, dan irigasi. Beberapa program dalam alokasi anggaran belanja hibah antara lain: 1. Program Mass Rapid Transit (MRT) dilaksanakan untuk mengatasi masalah transportasi di Jakarta, di mana sebagian pendanaan untuk MRT Project bersumber dari Pinjaman International Cooperation Agency/JICA (dulu Japan Bank for International Cooperation/JBIC), yang akan diberikan dalam beberapa tahap. 2. Program Local Basic Education Capacity (L-BEC) merupakan hibah kepada kabupaten/kota dari Komisi Eropa dan Pemerintah Belanda yang dikelola oleh Bank Dunia sebagai Trustee, dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah di bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi. Kapasitas yang dikembangkan antara lain bidang perencanaan, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, dan sistem monitoring dan evaluasi. 3. Program Hibah Air Minum merupakan hibah kepada pemerintah daerah yang berasal dari Pemerintah Australia yang bertujuan untuk untuk mendanai kegiatan pembangunan sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hibah yang diberikan kepada 35 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs). 4. Hibah Air Limbah Terpusat berasal dari Pemerintah Australia, yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat. Hibah yang diberikan kepada 5 pemerintah daerah ini diharapkan akan dapat membantu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs). DIREKTORAT P-APBN 190 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 178 and 179: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 192 and 193: T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 198 and 199: Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 206 and 207: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 210 and 211: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?