dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
melakukan investasi jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya;Investasi dimaksud harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat
dirasakan manfaatnya oleh, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat banyak.
Dalam APBN, dana investasi Pemerintah terdiri atas Pusat Investasi Pemerintah,
Penyertaan Modal Negara, dan dana bergulir.
7.3.4.1 Pusat Investasi Pemerintah(PIP)
PIP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian
Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor
1005/KMK.05/2006 dengan status bertahap dan direvisi melalui Keputusan Menteri
Keuangan nomor 91/KMK.05/2009 menjadi status penuh,yang sampai dengan saat ini
merupakan satu-satunya Badan Investasi Pemerintah (BIP) yang dibentuk untuk
melaksanakan kewenangan operasional investasi pemerintah (reguler).
Kewenangan operasional PIP dalam pelaksanaan investasi pemerintah (reguler) seperti
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah yaitu:
1. Mengelola Rekening Induk Dana Investasi (RIDI);
2. Meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana Investasi Pemerintah
dari Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabuoaten/Kota, Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD), dan/atau badan hukum asing;
3. Mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN;
4. Menempakan dana dan atau barang dalam rangka Investasi Pemerintah;
5. Melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha terkait dengan menempatkan dana
Investasi Pemerintah;
6. Melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan invetasi
pemerintah;
7. Mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah;
8. Mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur
dalam perjanjian investasi;
9. Menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
10. Mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
11. Melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau
perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
DIREKTORAT P-APBN
309
PEMBIAYAAN ANGGARAN