dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
‣ Pagu Anggaran Tetap:
1. pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
2. pergeseran antar Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker;
3. pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
4. pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja Kanwil DJPBN;
5. pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker; dan/atau
6. pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil
DJPBN.
‣ Ralat Administrasi:
1. ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran
yang sama;
2. ralat kode KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
3. perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
4. ralat kode nomor register PHLN/PHDN;
5. ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
6. ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN yang berbeda dan lokasi KPPN
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kanwil DJPBN;
7. ralat cara penarikan PHLN/PHDN;
8. ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
9. Ralat pencantuman volume Keluaran dalam DIPA; dan/atau
10. Perubahan Pejabat Perbendaharaan.
DIREKTORAT P-APBN
250
BELANJA PEMERINTAH PUSAT