dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 2. Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan pemerintah daerah. 3. Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh: a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personel dan nonpersonel untuk kegiatan jasa konsultasi b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemem/lembaga yang bersangkutan c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah provinsi/kabupaten /kota yang bersangkutan, dan d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas, seperti kantor, rumah dinas, gudang, rumah sakit, gedung sekolah, pagar, dan bangunan fisik lainnya. Era Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Sejak tahun 2004, telah dimulai langkah reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diberlakukannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara, yaitu (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disusun untuk mengakomodasi berbagai perkembangan dalam sistem kelembagaan, pengelolaan keuangan negara, dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan. Undang-undang tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pelaksanaan reformasi manajemen keuangan pemerintahan. Salah satu hal yang diatur terkait dengan struktur belanja negara, tercermin pada pasal 11 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Perubahan struktur meliputi perubahan anggaran belanja negara yang sebelumnya terdiri dari anggaran belanja rutin dan anggaran DIREKTORAT P-APBN 133 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA belanja pembangunan menjadi anggaran terpadu (unified budget). Anggaran belanja terpadu itu diwujudkan dalam bentuk penyatuan anggaran belanja rutin dengan anggaran belanja pembangunan dalam APBN yang selama ini dipisahkan, menjadi satu format anggaran belanja pemerintah pusat yang komprehensif. Tujuan perubahan format adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara melalui (a) minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara, dan (b) meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi. Kedua, menyesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Secara ringkas, beberapa perubahan pokok sebagai akibat dari penerapan dua hal sebagaimana di atas, dapat diikuti dalam persandingan format lama dan format baru berikut. Format Lama ‣ Klasifikasi Jenis Belanja • Dual Budgeting • Belanja pusat terdiri 6 jenis belanja (termasuk belanja pembangunan) ‣ Klasifikasi Organisasi • Tidak tercantum dalam NK dan UU APBN tetapi hanya tercantum pada ‣ Klasifikasi Sektor • terdiri atas 20 sektor dan 50 subsektor • program merupakan rincian dari sektor pada pengeluaran rutin dan pembangunan • • Nama-nama program antara pengeluaran rutin dan pengeluaan pembangunan agak berbeda ‣ Dasar Alokasi • Alokasi anggaran berdasarkan sektor, subsektor, dan program Format Baru ‣ Klasifikasi Jenis Belanja • Unified Budget • Belanja pusat terdiri dari 8 jenis belanja ‣ Klasifikasi Organisasi • organisasi pengguna anggaran belanja negara tercantum dalam NK dan UU APBN Jumlah kementerian negara/lembaga disesuaikan dengan yang ada ‣ Klasifikasi Fungsi • terdiri atas 11 fungsi dan 79 subfungsi • program pada masing-masing kementerian negara/lembaga dikompilasi sesuai dengan fungsinya • Nama-nama program telah disesuaikan dengan unified budget ‣ Dasar Alokasi • Alokasi anggaran berdasarkan program Tabel 5.2 Perubahan Format Belanja Pemerintah Pusat DIREKTORAT P-APBN 134 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 112 and 113: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 150 and 151: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 178 and 179: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 192 and 193: T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 198 and 199: Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 206 and 207: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?