dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
menetapkan dokumen strategi pengelolaan utang sebagai panduan dalam mengelola utang
negara. Berdasarkan jangka waktu dan detail arahan dalam strategi pengelolaan utang
Pemerintah, strategi pengelolaan utang dibagi menjadi strategi pengelolaan utang periode
jangka menengah (lima tahunan) dan strategi pembiayaan utang periode tahunan. Strategi
pengelolaan utang jangka menengah merupakan pedoman dan batasan bagi penyusunan
strategi pembiayaan utang tahunan berdasarkan target yang ditetapkan dalam APBN.
Selain itu, strategi pengelolaan utang jangka menengah juga digunakan untuk memberikan
pedoman umum dalam rangka harmonisasi kebijakan ekonomi makro, memberikan
keyakinan pada publik bahwa pengelolaan utang negara telah dilakukan secara
professional dan akuntabel, serta menerapkan praktek pengelolaan utang yang lazim di
seluruh dunia untuk mencapai pengelolaan utang yang baik.
Strategi pengelolaan utang jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan dalam KMK Nomor 37/KMK.08/2013 memiliki periode waktu yang dimulai dari
tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2016. Secara umum, strategi pengelolaan utang tahun
2013–2016,antara lain sebagai berikut.
1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan
memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap;
2. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar diperoleh
fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai kebutuhan dengan biaya
yang minimal dan risiko terkendali;
3. Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya
pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal;
4. Memaksimalkan pemanfaatan utang untuk belanja modal terutama pengembangan
infrastruktur; dan
5. Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM (Asset Liability
Management)Negara.
Sedangkan strategi khusus pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN), antara lain sebagai
berikut:
1. Pengembangan pasar perdana SBN domestik;
2. Pengembangan pasar sekunder SBN;
3. Pengembangan instrumen SBN;
4. Penyederhanaan jumlah seri SBN;
5. Pengembangan dan penguatan basis investor; dan
DIREKTORAT P-APBN
325
PEMBIAYAAN ANGGARAN