dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Mengenai batasan jumlah pinjaman, menurut pasal 49 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003,
dinyatakan bahwa jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.
Selanjutnya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, maka Pemerintah dapat menetapkan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang APBN.
Sebaliknya, dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat juga
mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7.1.1 Defisit Anggaran
Secara akuntansi, suatu anggaran akan selalu dalam keadaan seimbang, yaitu incomings
sama dengan outgoings. Kondisi defisit atau surplus anggaran dalam hal ini akan ditandai
oleh adanya item-item penyeimbang (balancing items) baik dalam incoming ataupun
outgoing, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan. Jika
penerimaan anggaran Pemerintah dinyatakan dengan T dan pengeluarannya dinyatakan
dengan G, maka kondisi defisit anggaran dapat dinyatakan dalam bentuk G-T dengan G
yang lebih besar dari pada T. Secara verbal defisit dapat didefinisikan sebagai nilai atau
tingkat penerimaan anggaran Pemerintah yang lebih kecil daripada pengeluarannya, untuk
selanjutnya dibiayai dengan beberapa macam mekanisme.
Menurut Barro (1989) ada beberapa sebab terjadinya defisit anggaran,yaitu:
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
Untuk mempercepat pembangunan diperlukan investasi yang besar dandana yang
besar pula. Apabila dana dalam negeri tidak mencukupi,biasanya negara melakukan
pilihan dengan meminjam ke luar negeri untukmenghindari pembebanan warga negara
apabila kekurangan itu ditutupmelalui penarikan pajak. Negara memang dibebani
tanggung jawab yangbesar dalam meningkatkan kesejahteraan warga negaranya.
2. Pemerataan pendapatan masyarakat
Pengeluaran ekstra juga diperlukan dalam rangka menunjang pemerataandi seluruh
wilayah, sehingga pemerintah mengeluarkan biaya yang besaruntuk pemerataan
pendapatan tersebut. Misalnya pengeluaran subsiditransportasi ke wilayah yang miskin
dan terpencil, agar masyarakat diwilayah itu dapat menikmati hasil pembangunan yang
tidak jauh berbeda dengan wilayah yang lebih maju.
3. Melemahnya nilai tukar
Bila suatu negara melakukan pinjaman luar negeri, maka negara tersebutakan
mengalami masalah bila ada gejolak nilai tukar setiap tahunnya.Masalah ini disebabkan
DIREKTORAT P-APBN
277
PEMBIAYAAN ANGGARAN