dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Stakeholder yang Terlibat dalam Penyusunan APBN
Terdapat beberapa pihak yang terlibat penyusunan APBN. Masing-masing pihak tersebut
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan memiliki peran masing-masing
dalam tahap perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan. Peranan masing-masing
pihak tersebut dapat digambarkan dalam proses di bawah ini:
Tahap Perencanaan
Pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan ini terutama adalah Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Tugas dan fungsi Kementerian
PPN/Bappenas pada tahap perencanaan adalah sebagai pembuat rancangan awal dan
koordinator dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana kerja tahunan (Rencana Kerja
Pemerintah/RKP). Namun pada tahap penyusunan RPJM dan RKP keterlibatan
Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya mutlak diperlukan karena dalam RPJM
juga termasuk rencana fiskal sedangkan dalam RKP sudah memerlukan pagu indikatif
untuk masing-masing program dan kegiatan pada kementerian negara/lembaga.
Kewenangan fiskal tersebut berada pada Menteri Keuangan.
Tahap Penganggaran
Pihak yang terlibat dalam tahap penganggaran ini terutama adalah Kementerian
PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, DPR, dan Kementerian Negara/Lembaga. Jika
RKP telah disepakati, maka peran Kementerian Keuangan cq Ditjen Anggaran (DJA)
menjadi dominan sebagai penelaah dari RKA-KL yang dibuat oleh kementerian
negara/lembaga bersama-sama dengan parlemen mitra kerjanya. Penelaahan dilakukan
agar RKA-KL tetap konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) kementerian negara/lembaga
yang dijadikan bahan RKP, dan Ketaatan atas penggunaan satuan biaya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
RKA-KL merupakan lampiran dari RUU APBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan
kepada DPR. Tahap penganggaran di DJA adalah sampai dengan disahkannya UU APBN
dan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN. Selanjutnya DJA menyampaikan data
Keputusan Presiden tentang Rincian APBN tersebut kepada Ditjen Perbendaharaan.
DIREKTORAT P-APBN
228
BELANJA PEMERINTAH PUSAT