dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
TABEL 5.12
ANGGARAN PROGRAM PRIORITAS BANTUAN SOSIAL, 2005-2014
(triliun rupiah)
Uraian
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A. Bidang Pendidikan 4,8 9,8 10,4 14,8 22,1 23,5 7,7 10,2 19,2 24,2
1. BOS 4,8 9,8 10,4 12,5 19,1 19,8 3,0 4,1 4,0 3,4
2. BOMM - - - - - - - - 1,1 9,4
3. BSM - - - 2,3 3,0 3,7 4,7 6,2 14,1 11,4
B. Bidang Kesehatan 4,9 3,8 5,5 5,7 5,4 6,1 7,3 8,2 9,1 19,9
1. Jamkesmas 4,9 3,8 5,5 5,7 5,4 6,1 7,3 8,2 9,1 -
2. PBI Jaminan Kesehatan - - - - - - - - - 19,9
C. Bidang Perlindungan Sosial - - 0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 3,6 5,1
PKH - - 0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 3,6 5,1
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 0,3 2,4 3,7 6,1 9,4 12,7 12,8 12,0 11,4 14,7
1. PNPM Perdesaan 0,04 1,5 1,5 3,6 6,0 9,4 9,5 8,4 8,0 10,9
2. PNPM Perkotaan 0,2 0,4 1,5 1,6 1,8 1,5 1,6 1,5 1,7 2,0
3. PNPM PPIP - 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 1,2 1,7 1,7 1,3
4. PNPM PISEW - - - 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,5
5. PNPM P2DTK - - 0,3 0,3 0,2 0,3 0,01 - - -
E. Bidang Penanganan Bencana 3,3 2,9 2,7 3,0 3,0 3,8 4,0 4,0 2,3 3,0
Dana Cadangan Bencana Alam 3,3 2,9 2,7 3,0 3,0 3,8 4,0 4,0 2,3 3,0
F. Bantuan Sosial Lainnya 11,6 21,7 26,5 27,2 32,8 21,2 37,7 49,7 36,9 6,2
Bantuan Sosial Lainnya 11,6 21,7 26,5 27,2 32,8 21,2 37,7 49,7 36,9 6,2
Total Bantuan Sosial
24,9 40,7 49,8 57,7 73,8 68,6 71,1 86,0 82,5 73,2
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah terus berupaya
menjamin dan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan social security bagi
seluruh rakyat Indonesia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, yaitu
pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, Pemerintah terus melaksanakan
program BOS dan BSM serta mulai tahun 2013 dicanangkan wajib belajar 12 tahun melalui
pelaksanaan program BOS pendidikan menengah dalam rangka meningkatkan taraf
pendidikan masyarakat secara merata dan inklusif. Sementara itu, dalam bidang kesehatan,
Pemerintah telah melaksanakan program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, mulai tahun
2014, Pemerintah akan melaksanakan program sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang
bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, terutama pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan pada tahun
2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
DIREKTORAT P-APBN
203
BELANJA PEMERINTAH PUSAT