dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Dari sisi besaran, besaran angka antara pagu anggaran K/L dengan alokasi anggaran
memungkinkan ada perubahan. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan tersebut
adalah sebagai hasil pembahasan dengan DPR, seperti adanya optimalisasi dan
realokasi, penyesuaian angka dasar, atau inisiatif baru ke-3 (Gambar 2.9).
DPR
RUU APBN
1. Berita Acara Hasil Kesepakatan
Pembahasan RUU APBN;
2. Penyesuaian Angka Dasar;
3. Inisiatif Baru kesempatan ke-3;
4. Pagu Alokasi Anggaran K/L.
1
Alokasi Anggaran K/L
2 3 4
Kemenkeu
K/L
Penyesuaian
RKA-K/L
Dirinci menurut Klasifikasi
Anggaran
K/L
Keppres
Alokasi
Anggaran
BUN
Dirinci menurut :
1. Kebutuhan Pemerintah
Pusat;
2. Transfer ke daerah.
Gambar 2.9 Proses dan Konsep Penyusunan Alokasi Anggaran K/L
Apabila digambarkan, perjalanan postur APBN dari mulai penyusunan kapasitas fiskal,
pagu indikatif, pagu anggaran K/L, dan pagu alokasi anggaran K/L sebagaimana
Gambar 2.10. Perubahan besar kemungkinan terjadi saat pembahasan dengan DPR. Ini
menunjukkan kuatnya kedudukan DPR dalam penetapan anggaran negara.
Dan langkah terakhir sebelum ke tahapan pelaksanaan APBN, Menteri/Pimpinan
Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan menggunakan RKA-K/L
dan berpedoman pada Keputusan Presiden tersebut. Menteri Keuangan mengesahkan
dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat tanggal 31 Desember.
DIREKTORAT P-APBN 73 SIKLUS APBN