dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
pembangunan dapat dilakukan apabila terdapat penerimaan bantuan/pinjaman/utang luar
negeri.
Kebijakan anggaran berimbang dan dinamis berjalan hingga tahun 2000. Sejak tahun 2001
prinsip anggaran yang digunakan adalah anggaran surplus/defisit. Sejalan dengan itu,
format dan struktur APBN berubah dari T-Account menjadi I-Account. Belanja negara terdiri
dari (1) belanja pemerintah pusat, yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran
pembangunan, dan (2) belanja untuk daerah, yang meliputi dana perimbangan dan dana
otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian. Selisih antara pendapatan negara dan
hibah dengan belanja negara akan berupa surplus/defisit anggaran. Guna menutup defisit
anggaran maka diperlukan pembiayaan yang bersumber dari luar pendapatan negara dan
hibah, yang antara lain bersumber dari pembiayaan dalam negeri, dan pembiayaan luar
negeri.
Sesuai dengan hal tersebut, GBHN 1999 – 2004 antara lain mengamanatkan hal-hal
sebagai berikut:
Pengembangan kebijakan fiskal dengan memperhatikan prinsip transparansi, disiplin,
keadilan, efisiensi, dan efektivitas, untuk menambah penerimaan negara dan
mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri
Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi
produktif yang dilaksanakan secara transparan, efektif, dan efisien. Mekanisme dan
prosedur pinjaman luar negeri harus sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dan diatur dengan undang-undang
Menyehatkan APBN dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin
anggaran, pengurangan subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan
penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur, serta penghematan pengeluaran.
Dalam rangka menetapkan perencanaan yang memadai, antara lain dilakukan melalui
kebijakan dalam sistem biaya, yaitu dalam melaksanakan belanja negara dilakukan
standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya, antara lain:
1. Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan
yang diusulkan dalam dokumen anggaran.
DIREKTORAT P-APBN
132
BELANJA PEMERINTAH PUSAT