dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Tugas Panja Kebijakan Transfer ke Daerah:
1. Membahas dan menetapkan kebijakan umum Transfer ke daerah.
2. Membahas dan menetapkan kebijakan dana perimbangan, baik dana bagi hasil (DBH),
dana alokasi umum (DAU), maupun dana alokasi khusus.
3. Membahas dan menetapkan kebijakan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
4. Melaporkan hasil pembahasan kepada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk diambil keputusan pada akhir Pembicaraan
Tingkat I, guna diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan pada
Rapat Paripurna).
Panja Draft RUU tentang APBN
Panja Draft RUU tentang APBN sebelumnya adalah Tim Perumus Draft RUU tentang
APBN, nomenkelatur diubah pada tahun 2013. Keanggotaan Tim perumus draft RUU
tentang APBN dari unsur pemerintah adalah dari Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Pada saat pembahasan bisa mengundang pihak lain misalnya Kementerian Hukum dan
HAM.
Tugas Tim Perumus Draft RUU tentang APBN adalah:
1. Mengakomodir hasil kesepakatan Panja-Panja.
2. Mengoreksi konsep legal drafting berkaitan dengan penyusunan RUU APBN.
3. Melaporkan hasil pembahasan Tim Perumus kepada Rapat Pengambilan keputusan
Rancangan Undang-Undang tentang APBN antara Badan Anggaran dengan pemerintah
pada akhir Pembicaraan Tingkat I.
1.9 Peran DPR dalam Undang-undang yang Terkait Dengan Penerimaan Keuangan
Negara
Hal lain yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah adanya kewajiban
pembentukan undang-undang atas pengenaan pajak maupun pungutan yang bersifat
memaksa untuk keperluan negara. Ketentuan ini termuat dalam pasal 23A Undang-undang
Dasar 1945: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur
dengan undang-undang. Persyaratan ini menunjukkan bahwa pajak dan setiap jenis
pungutan tersebut adalah atas persetujuan DPR.
Undang- undang yang terkait dengan penerimaan keuangan negara antara lain:
1. Undang-undang di bidang Perpajakan yang terdiri dari:
DIREKTORAT P-APBN 33 PENDAHULUAN