dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA II. III. Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Investasi Pemerintah untuk tahun yang direncanakan yang kemudian diajukan ke Kementerian Keuangan c.q DJA. KPA menyertakan kajian terhadap tingkat kepastian atas manfaat ekonomi dan sosial atau jasa atas investasi dimaksud. 3. Mekanisme trilateral meeting antara DJA, DJKN sebagai PPA dan unit-unit lain yang bertindak sebagai KPA untuk menyusun RDP BUN. Hal-hal yang dibahas antara lain keterkaitan usulan dana investasi pemerintah dengan arah kebijakan anggaran, prioritas anggaran, RPJMN APBN, evaluasi kinerja penggunaan dana serta kapasitas fiskal yang tersedia. 4. PPA mengajukan RDP BUN kepada DJA pada minggu ketiga bulan Januari, sekaligus sebagai draft indikasi kebutuhan dana anggaran Investasi Pemerintah. 5. Kementerian Keuangan c,q DJA mengkompilasi seluruh RDP BUN yang telah dilampiri dasar perhitungan angka yang diusulkan. 6. Internal Kementerian Keuangan memperoses hasil trilateral meeting yang diintegrasikan ke dalam I-Account APBN yang kemudian dibahas di Rapat Pimpinan Kementerian Keuangan. 7. Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas hasil trilateral meeting yang diintegrasikan ke dalam I-Account APBN yang kemudian akan didokumentasikan dalam dokumen Indikasi Kebutuhan Dana. Proses Penyusunan (Mei s.d. Juli): 8. Kementerian Keuangan menyusun Kerangka Ekonomi Makro (KEM), Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), dan Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 9. Pembicaraan pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF, dan RKP) oleh DPR. 10. Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L. Proses Pembahasan (Agustus s.d Desember): 11. Kementerian Keuangan c.q DJA melakukan pembahasan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L dengan DPR. 12. DPR membahas BUN khususnya dana Investasi Pemerintah yang pada level ini adalah dengan Badan Anggaran dan Panja untuk pembahasan mengenai kebijakan, besaran angka/nominal, beserta rencana penggunaannya. DIREKTORAT P-APBN 323 PEMBIAYAAN ANGGARAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA IV. 13. Menyusun RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan dan Himpunan RKA-K/L yang telah dibahas di DPR. 14. Persetujuan RUU APBN menjadi UU APBN dalam sidang peripurna oleh DPR. Proses Penetapan (November s.d Desember): 15. Menteri Keuangan menerbitkan Surat Edaran Alokasi Anggaran BUN yang di dalamnya terdapat alokasi Investasi Pemerintah hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR yang kemudian disampaikan kepada PPA. 16. DJA menyusun Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) dan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan. 17. Penetapan Keputusan Presiden tentang Rincian ABPP oleh Presiden. 18. KPA melakukan penyusunan DIPA sebagai dasar pelaksanaan alokasi anggaran. 7.4 Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN 2014 Arah kebijakan defisit anggaran pada tahun 2014 adalah berupaya menurunkan tingkat defisit APBN terhadap PDB. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengendalikan defisit guna menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah dalam kerangka fiskal periode 2010- 2014. Dalam rangka menutup defisit tersebut, Pemerintah perlu menetapkan strategi pembiayaan yang tepat, serta merumuskan suatu kebijakan pembiayaan yang mempunyai komposisi seimbang antara pembiayaan yang bersumber dari non utang maupun utang. Secara umum strategi pembiayaan pada tahun 2014 adalah: (i) pembiayaan utang dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman luar negeri harus mempertimbangkan biaya yang rendah dan risiko yang minimal; (ii) pinjaman luar negeri harus diutamakan untuk membiayai kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat; (iii) meningkatkan Investasi pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur; (iv) Memenuhi kewajiban Indonesia pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional dan Badan Hukum lain; serta (iv) pengembangan dana bergulir untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Kredit Usaha Rakyat dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM. 7.4.1 Pembiayaan Utang Sebagai upaya untuk menerapkan pengelolaan utang yang mengutamakan prinsip kehatihatian, akuntabel, dan transparan, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah DIREKTORAT P-APBN 324 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 304 and 305: Perjanjian pengakhiran master agree
Page 356 and 357: LAMPIRAN
Page 378 and 379: GALERI APBN
Page 380 and 381: Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
show all

dasar penyusunan apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?