dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
h. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu,
dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan
dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya, komisi menentukan tindak
lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi.
i. mengadakan rapat dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam
menindaklanjuti hasil laporan BPK.
2. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan
komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah.
3. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah
maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi
pada masa keanggotaan berikutnya.
4. Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.
Di dalam masing-masing komisi I sampai dengan XI terdapat komisi di bidang anggaran,
dan bersama dengan Badan Anggaran mempunyai tugas dalam hal penetapan alokasi
anggaran, pada saat pembahasan RUU APBN dengan pemerintah. Selain itu terdapat
komisi di bidang pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang
termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya.
Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama
dengan Pemerintah;
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersamasama
dengan Pemerintah;
c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk
hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d,
kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
DIREKTORAT P-APBN 28 PENDAHULUAN