dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA listrik menggunakan batubara, percepatan penyediaan air minum, dan proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.Perkembangan alokasi anggaran kewajiban penjaminan dar tahun 2009 s.d 2014 disajikan pada tabel berikut. Ber<strong>dasar</strong>kan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan yang menyediakan pendanaan/kredit untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan PT PLN (Persero) dalam memperoleh kredit yang diharapkan dapat menurunkan biaya modal proyek. Dengan penjaminan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW dalam rangka mengatasi kekurangan pasokan listrik nasional.Sebagai konsekuensi pemberian jaminan ini, ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu, maka Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah kepada kreditor ini akan diperhitungkan sebagai utang PT PLN (Persero) kepada Pemerintah. Dana kewajiban penjaminan mulai dianggarkan pada APBN tahun 2007. TABEL 7.17 7.18 PERKEMBANGAN ALOKASI DANA KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, APBN 2009 - 2014 (miliar rupiah) Penjaminan 1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara oleh PT PLN (Persero) 2. Percepatan Penyediaan Air Minum oleh PDAM 3. Proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Total Sumber: Kementerian Keuangan Kewajiban penjaminan untuk PDAM dialokasikan dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Dana penjaminan tersebut dimaksudkan untuk mendorong DIREKTORAT P-APBN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.000,0 1.000,0 889,0 623,3 611,2 1017,9 - 50,0 15,0 10,0 - - - - 319 35,0 2,1 59,8 46,7 1.000,0 1.050,0 904,0 633,3 706,0 1.066,7 PEMBIAYAAN ANGGARAN
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Sementara itu, PDAM juga diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah pusat atas kewajiban pembayaran kredit investasi PDAM kepada bank. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Dana penjaminan kepada PDAM akan diberikan dalam hal PDAM gagal membayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo. Sementara itu, Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek infrastruktur dengan skemaKerjasamaPemerintah dan Swasta (KPS) dialokasikan dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit(credit worthiness) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam ProyekKerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha PenjaminanInfrastruktur (BUPI). Dalam proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk PLTU Jawa Tengah,penjaminan diberikan melalui penjaminan bersama (co-guarantee) Pemerintah dengan PTPenjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Jaminan dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada badan usaha. Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai hak regres Pemerintah kepada PT PLN (Persero). 7.3.6 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluanrehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. LPDP dibentuk pada akhir tahun 2011 dan ditetapkan sebagai sebuah BLU pada awal tahun 2012. LPDP adalah sebuah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang DIREKTORAT P-APBN 320 PEMBIAYAAN ANGGARAN
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 304 and 305: Perjanjian pengakhiran master agree
Page 356 and 357: LAMPIRAN
Page 378 and 379: GALERI APBN
Page 380 and 381: Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?