dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 14,69 TNI/Polri PNS 12,85 14,31 11,58 10,38 9,92 9,89 34,77 39,00 28,68 47,66 56,97 61,94 71,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Grafik tersebut di atas menggambarkan Pemerintah mempunyai peran utama dalam hal kesinambungan pembayaran manfaat pensiun. Pemerintah dituntut untuk menjaga terpenuhinya pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan pegawai negeri sipil yang berjumlah lebih dari dua juta orang. Diantara penyebab naiknya beban APBN setiap tahun untuk pembayaran manfaat pensiun adalah jumlah pensiunan yang meningkat setiap tahunnya dan kebijakan kenaikan pensiun pokok yang mengikuti kenaikan gaji pokok PNS. Dengan kondisi tersebut, akan terjadi peningkatan yang signifikan beban APBN untuk pembayaran manfaat pensiun di masa mendatang dimana jumlah pensiunan dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan hampir sama dengan jumlah pegawai negeri sipil yang aktif. Mengingat kondisi pendanaan yang semakin meningkat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan program pensiun PNS. Upaya untuk melakukan perubahan tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan sebagai evaluasi atas pelaksanaan pembayaran manfaat pensiun yang telah berlangsung lebih dari 40 tahun atau sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 ditetapkan. Terlebih dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana program pensiun pegawai negeri sipil merupakan bagian yang harus ditransformasikan ke dalam penyelenggaraan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain hal tersebut, perubahan program pensiun pegawai negeri sipil juga perlu diselaraskan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan demikian, upaya perubahan tersebut setidaktidaknya menyangkut dua isu pokok yaitu perubahan desain program pensiun dan kesinambungan pendanaan program pensiun. Beberapa hal yang mengemuka untuk dilakukan perubahan desain pensiun adalah skema pensiun (apakah menggunakan skema manfaat pasti atau skema iuran pasti), dasar pensiun (apakah didasarkan pada gaji pokok terakhir atau rata-rata penghasilan dalam kurun waktu tertentu, misal rata-rata penghasilan 3-5 tahun terakhir), perubahan DIREKTORAT P-APBN 163 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
525xxx ; Bel. Gaji dan Tunjangan, Bel. Barang, Bel. Jasa, Bel. Pemeliharaan, Bel. Perjalanan, Bel. Penyediaan B/J BLU lainnya DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA usia pensiun pegawai negeri sipil (disesuaikan dengan tingkat harapan hidup), sumber pendanaan (apakah peserta yang mengiur atau peserta dan pemerintah yang mengiur), peran Pemerintah Daerah dalam mendukung program pensiun mengingat kurang lebih 75% peserta adalah PNS Daerah, serta cut off date atau skema pemberlakuan desain baru bagi PNS lama dan PNS baru. Skema pendanaan program pensiun sendiri nantinya sangat tergantung pada desain yang dipilih oleh Pemerintah. Tentu saja, dalam skema tersebut akan ada dampak fiskal yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Sebagai gambaran, apabila Pemerintah memutuskan untuk memberikan iuran, maka akan ada beban iuran yang harus ditanggung APBN selain beban pembayaran manfaat pensiun bagi pensiunan yang sudah ada (meskipun ini masih tergantung dari skema cut off date yang dipilih oleh Pemerintah). Hal terakhir yang diperlukan dalam perubahan desain program pensiun adalah perubahan regulasi guna mendukung legalitas pemberlakuan desain baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah memberikan gambaran perlunya penyesuaian beberapa aturan pensiun PNS. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk mengubah UU Nomor 11 Tahun 1969 yang selama ini menjadi dasar utama pelaksanaan program pensiun PNS. 5.7.2 Belanja Barang Bel. Barang 52 Bel. Barang KL Bel. Barang Non-KL Trustfund VGF Bel. Barang Operasional Bel. Barang Non Operasional Bel. Barang BLU Bel. Barang untuk Masyarakat (526xxx) 526111 ; Bel. Tanah UDKM Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan bersifat internal 521xxx ; Bel. Barang Dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja dan pelayanan bersifat eksternal 521xxx ; Bel. Barang 526112 ; Bel. Peralatan dan Mesin UDKM 526112 ; Bel. Gedung dan Bangunan UDKM 522xxx ; Bel. Jasa 522xxx ; Bel. Jasa 526112 ; Bel. Jalan, Irigasi, dan Jaringan UDKM 523xxx ; Bel. Pemeliharaan 526112 ; Bel. Barang Fisik Lainnya UDKM 524xxx ; Bel. Perjalanan 524xxx ; Bel. Perjalanan 526211 ; BB Penunjang KD 521212 ; BB Penunjang KTP Gambar 5.2 Belanja Barang DIREKTORAT P-APBN 164 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 150 and 151: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 178 and 179: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 192 and 193: T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 198 and 199: Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 206 and 207: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 210 and 211: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?