dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Karakterisitik Dana Bergulir sesuai dengan PMK Nomor 99 Tahun 2008 antara lain sebagai
berikut:
a. Merupakan bagian dari keuangan negara;
b. Dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
c. Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh Penggunan Anggaran/Kuasa Penggunan
Anggaran;
d. Disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali
dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok
masyarakat (revolving fund);
e. Ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha
lainnya;
f. Dapat ditarik kembali pada suatu saat.
Sementara itu, sumber pendanaan Dana Bergulir dapat berasal dari: (a) Rupiah murni, (b)
Hibah, (c) Penarikan kembali pokok dana bergulir, (d) Pendapatan dari dana bergulir, (e)
Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBN, dan (f) sumber lainnya. Pengeluaran
dana bergulir yang bersumber dari rupiah murni dialokasikan sebagai pengeluaran
pembiayaan dalam APBN pada DIPA Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan atau
bagian anggaran lain yang dikuasai oleh Bendahara Umum Negara.
Lima ( 5 ) Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir adalah:
a. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
PIP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Kegiatan utama
dari PIP adalah Pengelolaan investasi Pemerintah Pusat. Dalam kaitannya dengan
dengan Dana Bergulir, PIP mengelola Dana Bergulir Geothermal.
b. Pusat Pembiyaan Perumahan (PPP)
BLU PPP merupakan satker yang berada dibawah Kementerian Perumahan Rakyat,
yang memiliki tugas pokok dalam rangka pelaksanaan kebijakan fasilitas likuiditas
adalah menggalang, mengelola, dan menyalurkan dana bantuan pembiayaan
perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan tujuan untuk
meningkatkan akses kepada sumber pembiayaan perumahan.
c. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)
DIREKTORAT P-APBN
317
PEMBIAYAAN ANGGARAN