dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
Salah satu tujuan didirikannya BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Hal ini di dasarkan atas UU nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara yang disusun dengan tujuan utama dalam rangka pembenahan
dan penyempurnaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang
dicerminkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum administrasi keuangan negara serta best practice di dunia internasional.
Penerimaan BLU juga termasuk yang di ear mark dengan belanja Pemerintah Pusat
terutama pada satker BLU yang memungut penerimaan BLU tersebut. Besaran Pagu
Penggunaan BLU bervariasi antara 80% - 100%, tergantung dari satker pemungut.
PNBP yang Dibagihasilkan kepada Daerah
Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) terdiri atas penerimaan
SDA minyak bumi dan gas bumi, penerimaan SDA kehutanan, penerimaan SDA
pertambangan umum, penerimaan SDA perikanan, dan penerimaan SDA panas bumi.
Masing-masing penerimaan SDA tersebut dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan
proporsi tertentu.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DANA BAGI HASIL PNBP
1. Penerimaan SDA 1. Penerimaan SDA
a. SDA Migas a. SDA Migas
i) Minyak Bumi 15,5%
i) Minyak Bumi
ii) Gas Bumi 30,5%
ii) Gas Bumi
b. SDA Non-Migas b. SDA Non-Migas
i) Pertambangan Umum i) Pertambangan Umum
ii) Kehutanan ii) Kehutanan
- Dana Reboisasi 40%
- Dana Reboisasi
- PSDH - PSDH
- IHPH 80%
- IHPH
- Penggunaan Kawasan Hutan
iii) Perikanan iii) Perikanan
iv) Panas Bumi 80%
iv) Panas Bumi
2. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN
3. PNBP Lainnya
4. Pendapatan BLU
Gambar 4.2 Dana Hasil Bagi PNBP
DIREKTORAT P-APBN
122
PENDAPATAN NEGARA