dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Proses perencanaan untuk menghasilkan RKP usulan dimulai sekitar Januari, pada saat
presiden memberi arahan dalam berbagai kesempatan (rapat kerja pemerintah, sidang
kabinet paripurna, atau sidang rapat koordinasi terbatas). Berdasarkan arahan presiden
tersebut, mesin perencanaan di lingkungan pemerintah mulai bergerak, yaitu:
1. Bappenas akan mengevaluasi target-target kerja RPJM berdasarkan:
a. RKP perbaikan sebagai hasil pembahasan dengan DPR (APBN t-1) sebagai
benchmark.
b. hasil evaluasi kebijakan program/kegiatan tahun berjalan dari K/L (APBN t-1)
sesuai arahan presiden dan prioritas pembangunan nasional.
c. kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan untuk APBN t+1.
2. Bappenas menyampaikan surat edaran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Inisiatif Baru. Lebih lanjut mengenai
bahasan inisiatif baru dapat dilihat pada Boks 2.2.
3. K/L menyampaikan inisiatif baru kepada Bappenas dan Kemenkeu c.q DJA dengan
memperhatikan:
a. Arahan Presiden;
b. Hasil evaluasi kebijakan berjalan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional; dan
c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan program dan kegiatan, termasuk
mempertimbangkan efisiensi APBN t yang dapat diterapkan untuk APBN t+1.
4. Bappenas melakukan penyelarasan (fine tuning) kapasitas fiskal, baseline, dan
inisiatif baru tahap 1.
5. Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN t+1.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan menyampaikan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN t+1
kepada K/L pada minggu ketiga Maret.
7. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Propinsi, dan penyampaian Renja K/L.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).
9. Sidang Kabinet dalam rangka penetapan Rancangan Akhir RKP untuk APBN t+1.
10. Penetapan Peraturan Presiden tentang RKP sekitar bulan Mei.
Tahapan kegiatan dalam proses perencanaan di atas juga melibatkan atau
bersinggungan dengan tugas-fungsi Kementerian Keuangan c.q. DJA, yaitu pada
langkah 3 (tiga), 4 (empat), dan 7 (tujuh). Pada langkah 3 (penyampaian inisiatif baru
dari K/L), DJA melakukan penilaian usulan inisiatif baru bersama dengan Bappenas.
DIREKTORAT P-APBN 44 SIKLUS APBN