dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Selanjutnya, peranan terkait fungsi distribusi dilakukan melalui dukungan untuk
pemberdayaan berbagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, kurang
beruntung atau berkemampuan ekonomi terbatas. Peranan tersebut diwujudkan dalam
berbagai bentuk pembayaran transfer antara lain berupa bantuan langsung seperti program
keluarga harapan (PKH), alokasi anggaran bagi program-program dan kegiatan-kegiatan
yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan kerja, dan
kesempatan berusaha. Implementasi dari langkah tersebut antara lain adalah program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), maupun berbagai program perluasan
kesempatan memperoleh pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan seperti
bantuan operasional sekolah (BOS) dan program jaminan kesehatan untuk masyarakat.
Termasuk dalam fungsi ini, penyediaan berbagai jenis subsidi, baik subsidi harga barangbarang
kebutuhan pokok (price subsidies), maupun subsidi langsung ke objek sasaran
(targeted subsidies).
Dalam prakteknya, pelaksanaan tiga fungsi tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi
bersifat sinergi dan didasarkan prioritas. Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah
tersebut secara sinergi, selain memainkan peranan yang sangat strategis dalam
meningkatkan kinerja ekonomi makro; juga dapat mendukung tercapainya perbaikan dan
penguatan fundamental perekonomian, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas
harga, menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif untuk menurunkan tingkat
pengangguran, serta memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi tingkat
kemiskinan. Selain itu, pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi Pemerintah tersebut secara
optimal juga dapat meningkatkan efisiensi dari anggaran Pemerintah, peningkatan daya
saing ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitasnya.
Secara umum, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dibagi menjadi dua bagian kelompok
besar, yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran kementerian
negara/lembaga (BA K/L) dengan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran
(Chief Operational Officer); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer). Dilihat dari klasifikasi ekonomi, belanja
yang dialokasikan melalui bagian anggaran K/L (belanja K/L) terdiri atas sebagian belanja
DIREKTORAT P-APBN
144
BELANJA PEMERINTAH PUSAT