dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Dari tahun 2009-2014, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga
mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp117,7 triliun pada tahun
2009 menjadi Rp238,6 triliun pada tahun 2014. Alokasi anggaran pendidikan pada transfer
ke daerah tahun 2014 sebagian besar disalurkan melalui DAU sebesar 56,8 persen; dana
penyesuaian sebesar 36,8 persen, DAK sebesar 4,2 persen, Dana Otsus sebesar 1,7
persen dan sisanya DBH sebesar 0,4 persen.
Selanjutnya, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya
disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi
(endowment funds) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut
dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
yang merupakan satker dari Kementerian Keuangan. Endowment Fund adalah Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P
yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi
berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity).
Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan
rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Pengelolaan DPPN
tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Penyediaan DPPN ini dimulai tahun
2010 sebesar Rp1,0 triliun, kemudian tahun 2011 sebesar Rp2,6 triliun, tahun 2012 sebesar
Rp7,0 triliun, dan tahun 2013 sebesar Rp5,0 triliun sehingga total dana pokok DPPN yang
bersumber dari APBN sampai dengan tahun 2013 berjumlah Rp15,6 triliun
Pada tahun 2014, anggaran pendidikan diarahkan untuk mencapai tema prioritas bidang
pendidikan yaitu peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan
efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi
pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga
terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2)
menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
DIREKTORAT P-APBN
243
BELANJA PEMERINTAH PUSAT