dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
c. Ekspor BKP berwujud
d. Ekspor BKP Tidak Berwujud
e. Ekspor JKP
Disebut juga PPN Keluaran.
Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN ditetapkan sebesar 10%. Akan
tetapi, berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan
kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang mengubah tarif
PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai
prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada DPR
dalam rangka pembahasan dan penyusunan RAPBN. Khusus untuk ekspor BKP
berwujud, BKP tidak berwujud dan JKP dikenakan tarif 0%.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 5, PPnBM merupakan pajak yang dikenakan
terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya dan impor BKP yang tergolong mewah
Tarif PPnBM berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 8 ditetapkan paling rendah 10%
(sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Sedangkan khusus untuk
ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 PBB adalah
pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh
keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang
membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
PBB terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu Sektor Perkotaan, Sektor Perdesaan,
Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, dan Sektor Pertambangan Migas dan
Pertambangan Umum. Khusus untuk Sektor Perkotaan dan Perdesaan akan dialihkan
administrasinya kepada Pemerintah daerah secara keseluruhan mulai tahun 2014,
sesuai dengan amanah Undang-uandang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
DIREKTORAT P-APBN
106
PENDAPATAN NEGARA