dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA meningkatkan pelaksanaan social security bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Pengalokasian anggaran untuk PBI jaminan kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan jaminan sosial di bidang kesehatan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undangundang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara untuk Subsidi Beras Masyarakat Miskin (Raskin) dialokasikan dalam Belanja Subsidi dan Bantuan Langsung Tunai yang terakhir dilaksanakan tahun 2009 dialokasikan dalam Belanja Lain-lain. b. Klaster II (Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM) PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan subjek upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antarproyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator DIREKTORAT P-APBN 199 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian targettarget MDGs tersebut. Secara umum tujuan PNPM mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua yakni: 1) PNPM Inti, yang terdiri atas program/proyek pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup: a) PNPM Mandiri Perdesaan Ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat di perdesaan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya. Program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan mulai dari tahun 1998. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian yaitu mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per kecamatan adalah Rp500 juta – Rp3 miliar. b) PNPM Mandiri Perkotaan Merupakan upaya Pemerintah dalam membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan secara mandiri. Kelompok sasaran PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya mencakup empat sasaran utama, yaitu masyarakat, pemerintah daerah, kelompok peduli setempat, dan para pihak terkait (stakeholders). PNPM Mandiri P2KP sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan merupakan urusan dan tanggung jawab bersama antara Pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disalurkan per kelurahan adalah Rp50 – Rp350 juta. c) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) DIREKTORAT P-APBN 200 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 178 and 179: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 192 and 193: T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 198 and 199: Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 206 and 207: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 210 and 211: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 266 and 267: 517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 298 and 299:
Page 300 and 301:
Page 302 and 303:
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?