dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
2. Perkiraan realisasi APBN tahun berjalan digunakan sebagai dasar menghitung
kebutuhan alokasi dasar (baseline) RAPBN tahun berikutnya.
3. Mempertimbangkan hal – hal berikut:
‣ Asumsi dasar ekonomi makro;
‣ Arah kebijakan belanja negara; dan
‣ RKP dan RPJM.
Unsur – unsur dalam penyusunan perhitungan belanja lain – lain adalah:
1. Proyeksi Dasar (Baseline Projection), memperkirakan anggaran berdasarkan: (i)
perkiraan realisasi tahun berjalan; (ii) perkiraan indikator ekonomi makro; namun (iii)
belum memperhitungkan langkah kebijakan;
2. Langkah - langkah Kebijakan (Policy Measures), adalah koreksi terhadap perkiraan
APBN melalui rangkaian kebijakan yang akan ditempuh;
3. Sasaran yang akan dicapai (Program), merupakan target final APBN dari hasil koreksi
dalam policy measures terhadap proyeksi dasar.
Stakeholders Penentu Belanja Lain-lain
Stakeholders penentu proyeksi belanja lain – lain, yaitu:
1. Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Direktorat Jenderal Anggaran
2. Kemenko Bidang Perekonomian
3. Kementerian Pertanian
4. Kementerian Perdagangan
5. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun
(untuk Kawasan Bintan dan Karimun).
6. Gubernur provinsi Papua dan provinsi Papua Barat
7. Perum BULOG
8. Instansi pengusul program/kegiatan.
DIREKTORAT P-APBN
211
BELANJA PEMERINTAH PUSAT