dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM. Sementara itu,
PDAM juga diberikan subsidi bunga oleh Pemerintah pusat atas kewajiban pembayaran
kredit investasi PDAM kepada bank. Kebijakan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah
Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, serta aturan pelaksanaannya
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka
Percepatan Penyediaan Air Minum. Dana penjaminan kepada PDAM akan diberikan dalam
hal PDAM gagal membayar atas sebagian atau seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo.
Sementara itu, Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek infrastruktur dengan
skemaKerjasamaPemerintah dan Swasta (KPS) dialokasikan dalam rangka meningkatkan
kelayakan kredit(credit worthiness) proyek infrastruktur sebagai upaya mendorong
partisipasi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penjaminan
dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan
Infrastruktur dalam ProyekKerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan
Melalui Badan Usaha PenjaminanInfrastruktur (BUPI). Dalam proyek infrastruktur dengan
skema KPS untuk PLTU Jawa Tengah,penjaminan diberikan melalui penjaminan bersama
(co-guarantee) Pemerintah dengan PTPenjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Jaminan
dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN(Persero) tidak mampu memenuhi
kewajiban pembayaran kepada badan usaha. Realisasi pembayaran jaminan oleh
Pemerintah akan diperhitungkan sebagai hak regres Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
7.3.6 Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), merupakan bagian alokasi anggaran
pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi
pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP). Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin
keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan
dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluanrehabilitasi fasilitas pendidikan
yang rusak akibat bencana alam.
LPDP dibentuk pada akhir tahun 2011 dan ditetapkan sebagai sebuah BLU pada awal
tahun 2012. LPDP adalah sebuah satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang
DIREKTORAT P-APBN
320
PEMBIAYAAN ANGGARAN