dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
TABEL 5.13
REALISASI BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2005-2014 (Lanjutan)
(miliar rupiah)
2009
2010 2011 2012
2013 2014
NO KODE
BA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP LKPP APBNP APBN
61 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 51,6 48,2 57,3 53,5 76,8 69,3 72,0 71,1 144,0 100,7
62 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 184,8 178,6 199,5 188,7 244,6 250,4 243,6 239,7 247,2 235,8
63 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 111,7 102,1 114,0 104,3 152,2 140,8 130,3 122,2 175,4 125,6
64 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 334,0 357,1 497,7 388,0 474,6 450,6 486,9 489,7 535,9 543,0
65 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 562,6 540,1 667,0 637,8 716,4 740,0 1.050,5 1.002,1 1.225,6 1.233,4
66 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 1.471,0 1.455,0 1.455,3 1.258,3 2.449,9 2.371,9 2.441,5 2.176,3 2.949,6 2.701,4
67 091 KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1.346,8 1.277,5 964,5 914,9 3.462,0 2.362,2 5.928,5 3.999,9 4.724,9 4.565,2
68 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 806,6 829,1 2.503,9 2.393,1 4.343,4 4.025,9 1.757,9 954,7 1.886,8 1.881,2
69 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 294,6 228,6 458,8 268,0 576,6 300,2 634,5 335,6 703,9 616,9
70 094 BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS - - - - - - - - - -
71 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) 390,3 319,2 634,6 368,7 1.157,0 553,1 589,8 517,8 594,9 739,0
72 100 KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 74,9 89,2 58,5 54,2 79,7 68,6 77,4 75,7 91,6 83,5
73 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 118,3 104,4 222,1 266,3 938,9 1.232,9 1.128,2 1.342,9 1.479,2 1.831,3
74 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 244,7 220,4 253,5 226,1 423,7 375,0 265,9 247,5 392,8 429,1
75 105 BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) 592,1 705,8 1.216,1 636,8 1.286,1 571,9 1.533,3 1.066,2 2.053,1 845,1
76 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - - 110,2 70,7 210,4 171,5 183,4 149,6 204,8 167,0
77 107 BADAN SAR NASIONAL - - 591,1 512,6 1.329,2 1.053,8 992,1 970,2 1.840,1 2.188,8
78 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA - - 82,3 60,9 181,6 68,1 113,5 98,1 113,4 95,0
79 109 BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU - - - - 292,5 69,2 268,2 100,0 365,8 381,6
80 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - - - - 16,3 15,5 58,8 52,6 67,8 67,0
81 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - - - - 454,0 312,2 197,7 139,1 274,1 194,1
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
82 112
BATAM
- - - - - - 735,3 704,3 935,0 1.105,9
83 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - - - - - 92,8 89,6 307,0 302,8
84 114 SEKRETARIAT KABINET - - - - - - 197,2 137,7 204,7 185,6
85 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - - - - - - 53,1 124,0 1.857,0 3.261,9
86 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA - - - - - - 769,0 676,5 948,3 998,5
87 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - - - - - - 753,2 716,7 821,3 1.075,6
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
88 118
SABANG
- - - - - - - 341,5 359,6 392,2
TOTAL
314.716,9 306.999,5 366.134,5 332.920,2 461.508,0 417.626,2 547.925,5 489.445,9 622.008,7 637.841,6
*) dari tahun 2009-2011 adalah KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
**) dari tahun 2009-2011 adalah KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
***) dari tahun 1969-2011 adalah BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
DIREKTORAT P-APBN
215
BELANJA PEMERINTAH PUSAT