26.11.2014 Views

dasar penyusunan apbn

dasar penyusunan apbn

dasar penyusunan apbn

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA<br />

BAB VII<br />

PEMBIAYAAN ANGGARAN<br />

7.1 Pendahuluan<br />

Pembiayaan anggaran utamanya digunakan untuk menutup d anggaran akibat pendapatan<br />

negara tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan belanja Negara. Kebijakan defisit<br />

anggaran ditempuh dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui<br />

pemberian stimulus fiskal secara terukur, dengan tetap menjaga kesinambungan fiscal.<br />

Selain itu, pembiayaan anggaran juga diperlukan dalam rangka: (1) memenuhi kewajiban<br />

Pemerintah, utamanya untuk pembayaran cicilan pokok (amortisasi) utang luar negeri dan<br />

dalam negeri, pembayaran jatuh tempo pokok utang, serta pembelian kembali (buy back)<br />

surat berharga negara, (2) membiayai pengeluaran pembiayaan utamanya untuk<br />

Penyertaan Modal Negara (PMN), investasi pemerintah, dana bergulir, dana<br />

pengembangan pendidikan nasional, kewajiban penjaminan pemerintah, penerusan<br />

pinjaman, dan lain-lain).<br />

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014,<br />

pembiayaan anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan<br />

kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas<br />

penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih,<br />

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang<br />

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.<br />

Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran telah dibatasi oleh peraturan perundangan<br />

yang berlaku. Sesuai penjelasan pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang<br />

Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto.<br />

Pembatasan defisit tersebut juga disebutkan dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang<br />

Perimbangan Keuangan pasal 83 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<br />

(1) Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBN dan<br />

APBD.<br />

(2) Jumlah kumulatif defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 3% (tiga<br />

persen) dari Produk Domestik Bruto tahun bersangkutan.<br />

DIREKTORAT P-APBN<br />

276<br />

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!