dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Proses Umum Penyusunan Pembiayaan Anggaran :
Berdasarkan PMK 247 tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi,
dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, proses
pengusulan pengalokasian pembiayaan anggaran dimulai dari Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) mengajukan usulan indikasi kebutuhan dana kepada Pembantu Pengguna Anggaran
(PPA). Selanjutnya PPA menyusun indikasi kebutuhan dana disampaikan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Sedangkan khusus untuk mekanisme
Penganggaran Pembiayaan Utang akan dijelaskan lebih detail dalam Gambar 7.3 beserta
penjelasannya dalam Bab ini.
7.2 Pembiayaan Utang
Pembiayaan utang memegang peranan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran.
Instrumen pembiayaan utang terdiri atas surat berharga Negara (SBN), pinjaman luar
negeri, dan pinjaman dalam negeri.
Skema instrumen pembiayan utang secara lebih lengkap disajikan dalam Gambar 7.3.
Surat
Berharga
Negara
SUN
Obligasi
Negara
Wholesale
Obligasi Ritel (ORI)
Surat
Perbendaharaan
Negara (SPN)
Instrumen
Pembiayaan
SBSN
(Sukuk Negara)
• SBSN Reguler (IFR)
• Sukuk Ritel
• Islamic Treasury Bills
• Sukuk Project Financing
• SDHI
Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman
Pinjaman Dalam Negeri
Gambar 7.1. Instrumen Pembiayaan Utang dalam APBN
Kebijakan pembiayaan utang di atur dalam:
- Undang-undang nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
- Undang-undang nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
DIREKTORAT P-APBN
288
PEMBIAYAAN ANGGARAN