26.11.2014 Views

dasar penyusunan apbn

dasar penyusunan apbn

dasar penyusunan apbn

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA<br />

PISEW Merupakan program yang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan<br />

antarwilayah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan pengangguran.<br />

Secara umum tujuan pelaksanaan PISEW adalah mempercepat pembangunan<br />

sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi<br />

kesenjangan antarwilayah, pengentasan kemiskinan daerah perdesaan,<br />

memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan<br />

institusi perdesaan. Besarnya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang<br />

disalurkan per kecamatan adalah Rp1,5 miliar.<br />

d) Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)<br />

PPIP adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan<br />

perekonomian masyarakat di daerah perdesaan, melalui pembangunan dan<br />

perbaikan sarana prasarana infrastruktur guna mendukung peningkatan<br />

perekonomian perdesaan. Tujuan jangka menengah PPIP adalah meningkatnya<br />

akses masyarakat miskin dan mendekati miskin kepada infrastruktur <strong>dasar</strong> di<br />

wilayah perdesaan, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah meningkatnya<br />

kesejahteraan masyarakat perdesaan. Besarnya dana Bantuan Langsung<br />

Masyarakat (BLM) yang disalurkan per desa adalah Rp250 juta.<br />

e) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)<br />

P2DTK adalah program penanggulangan kemiskinan dengan sasaran daerah<br />

tertinggal dan daerah khusus yang dilakukan Pemerintah Daerah difasilitasi<br />

oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal) untuk<br />

meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah melalui pendekatan<br />

pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat. Secara umum tujuan P2DTK<br />

adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pemulihan<br />

dan pertumbuhan sosial ekonomi di daerah-daerah tertinggal dan khusus.<br />

2) PNPM-Penguatan, yang terdiri atas program-program pemberdayaan masyarakat<br />

berbasis sektor untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang<br />

pelaksanaannya terkait pencapaian target sektor tertentu. Pelaksanaan programprogram<br />

ini di tingkat komunitas mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.<br />

DIREKTORAT P-APBN<br />

201<br />

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!