DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 1. Anggaran Infrastruktur, dihitung melalui anggaran yang dialokasikan terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sebagai berikut: a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat: i. Anggaran total beberapa KL yang fungsi utamanya terkait dengan bidang infrastruktur dan/atau mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan (terkait dengan infrastruktur jalan dan transportasi), serta anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (terkait dengan infrastruktur di bidang energi). ii. Anggaran non K/L, melalui alokasi untuk pengembangan kawasan Bintan dan Karimun, alokasi untuk Viability Gap Fund (VGF), serta risiko kenaikan harga tanah pada pos belanja lain-lain. b. Transfer ke daerah, melalui dana alokasi khusus untuk bidang-bidang yang terkait dengan infrastruktur. c. Pembiayaan anggaran, berupa investasi pemerintah untuk infrastruktur, dana bergulir pengadaan tanah, dan penyertaan modal negara baik untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) maupun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). ANGGARAN INFRASTRUKTUR , 2008 - 2014 (miliar rupiah) Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Real Real Real Real Real APBNP APBN 2. Non K/L (Miliar Rupiah) 10.633,9 14.017,6 26.135,2 23.006,6 22.837,1 30.728,9 34.010,1 1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) 264,9 400,8 352,8 406,1 310,1 500,0 300,0 2 Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang - - 398,9 392,2 - - - 3 Pengembangan Otorita Batam - - 140,0 140,0 - - - 4 Pengembangan kawasan Bintan dan Karimun - - - - 27,5 60,0 66,0 5 Unit Perc Pemb Prov Papua & Papua Barat - - - - - 1.000,0 - 6 Pemetaan & Pemb Shelter Daerah Rawan Bencana - - - - - 1.000,0 - 7 Penyelesaian pemb Perumahan Warga Baru NTT - - - - - 931,8 - 8 Penugasan PT SMI untuk Penyiapan Proyek KPS - - - - - 211,7 - 9 Cadangan VGF - - - - - 341,3 1.117,3 10 Program Percepatan pembangunan Madura - - - - - 760,7 - 11 Subsidi PPH atas Komoditas Panas Bumi - - - - 815,4 770,6 1.000,0 12 Belanja Hibah - - - - - 2.346,5 3.542,7 13 Kredit Program KPRSH & Rusunami 800,0 774,8 416,0 611,8 - - - 14 Dana Alokasi Khusus 6.550,5 7.192,2 4.493,1 6.051,0 6.285,1 10.869,9 12.361,2 15 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur 330,0 2.070,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 2.500,0 16 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur - 500,0 3.610,5 4.571,6 6.008,9 3.709,3 3.000,0 - Pusat Investasi Pemerintah - 500,0 927,5 1.000,0 1.299,6 1.000,0 - - Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan - - 2.683,0 3.571,6 4.709,3 2.709,3 3.000,0 17 Dana Kontijensi PLN - - - - - 611,2 977,5 18 Dana Kontijensi PDAM - - - - - 35,0 2,1 19 Pinjaman pada PT PLN - - 7.500,0 - - - - 20 Dana Bergulir Pengadaan Tanah - - 2.300,0 3.850,0 900,0 - - 21 Penyertaan Modal Negara 1.000,0 1.500,0 3.800,0 3.500,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 - PMN untuk PT SMI 1.000,0 - 1.000,0 - 2.000,0 - - - PMN untuk PT PII - 1.000,0 1.000,0 1.500,0 1.000,0 - - - PMN untuk PT Hutama Karya - - - - - 2.000,0 - - PMN Askrindo Jamkrindo (KUR) - 500,0 1.800,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 - PMN untuk Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia - - - - - - 1.000,0 22 Cadangan Pembiayaan - - - - - - 5.100,0 23 Dana Kontinjensi untuk Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah - - - - - 59,8 43,3 24 LPDB KUKM - 290,0 350,0 250,0 557,7 1.000,0 1.000,0 Total 67.543,2 76.305,5 86.049,5 114.199,7 145.452,0 184.294,8 206.645,3 DIREKTORAT P-APBN APPENDIKS
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA 2. Anggaran Kemiskinan, dihitung melalui anggaran di bidang kemiskinan secara luas, termasuk didalamnya kegiatan membantu masyarakat berpenghasilan rendah, penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan kemiskinan, sebagai berikut: a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat: i. Anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL, berupa antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan Program Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial. ii. Anggaran non K/L, melalui Subsidi Pangan (Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin); b. Pembiayaan anggaran, berupa penyertaan modal negara dalam mendukung Kredit Usaha Rakyat. ANGGARAN KEMISKINAN 2008-2014 (miliar rupiah) KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi APBN 010 KEMENT ERIAN DALAM NEGERI 142,4 143,1 464,9 9.469,3 10.920,6 10.797,0 10.741,3 11.930,1 018 KEMENT ERIAN PERT ANIAN 4.201,2 5.132,4 5.389,5 466,4 1.250,6 550,2 505,8 800,4 023 KEMENDIKBUD 19.200,0 29.488,1 26.952,8 24.189,6 27.731,6 26.067,9 33.599,9 23.226,8 024 KEMENT ERIAN KESEHAT AN 10.471,5 11.501,5 13.966,5 17.363,9 19.372,8 22.625,5 22.625,5 26.222,7 025 KEMENT ERIAN AGAMA 1.661,3 4.572,8 3.763,2 3.707,8 5.093,4 6.580,3 6.580,3 17.061,4 026 KEMENT ERIAN T ENAGA KERJA DAN T RANSMIGRASI 530,8 588,7 597,9 776,4 939,3 1.279,7 1.279,7 1.955,9 027 KEMENT ERIAN SOSIAL 2.413,3 2.493,6 2.639,3 2.855,9 3.327,5 4.353,2 14.760,5 7.235,6 032 KEMENT ERIAN KELAUT AN DAN PERIKANAN 152,1 215,1 158,0 629,7 527,6 581,6 573,3 848,3 033 KEMENT ERIAN PEKERJAAN UMUM 5.711,2 8.086,9 7.526,5 12.421,3 12.821,5 13.518,9 13.518,9 13.070,2 036 KEMENT ERIAN KOORDINAT OR BIDANG KESEJAHT ERAAN RAKYAT - - - 163,5 142,9 206,0 206,3 112,8 040 KEMENT ERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISAT A - - - 60,7 118,4 123,3 116,1 112,3 044 KEMENT ERIAN KOPERASI DAN UKM 824,6 600,4 545,9 678,9 833,7 1.514,7 1.455,5 1.232,4 056 BADAN PERT ANAHAN NASIONAL 1.076,5 1.021,1 1.124,8 1.111,2 1.298,0 1.973,7 1.973,7 1.747,3 067 KEMENT ERIAN PEMBANGUNAN DAERAH T ERT INGGAL 424,0 402,3 412,8 902,4 1.029,4 1.841,2 1.841,2 2.592,5 068 BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 341,5 478,9 784,0 2.185,9 1.881,9 2.405,9 2.359,7 2.700,9 JUMLAH K/L 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBNP (Smtr) 2014 APBN 48.278,8 66.777,6 67.332,4 76.983,9 87.289,9 94.420,4 112.139,0 110.849,5 Melalui Non K/L 12.095,9 13.130,2 14.148,3 19.163,5 21.918,1 20.022,6 24.322,1 23.626,9 Subsidi Pangan 12.095,9 12.987,0 13.925,1 16.539,3 19.117,0 17.197,9 21.497,4 18.822,5 Subsidi Bunga Kredit Program - 143,2 223,2 624,2 801,1 824,7 824,7 2.804,4 - Imbal Jasa Penjaminan KUR - 143,2 223,2 624,2 801,1 824,7 824,7 2.804,4 Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Mendukung KUR - - - 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 Total 60.374,7 79.907,8 81.480,6 96.147,4 109.208,0 114.443,0 136.461,1 134.476,4 3. Anggaran Kesehatan, dihitung melalui anggaran bidang kesehatan secara luas, termasuk antara lain di dalamnya anggaran untuk penyelenggaraan air minum, sanitasi, gizi, pengendalian penyakit, pencegahan penyakit, obat, dan keluarga berencana, sebagai berikut: a. Anggaran belanja Pemerintah Pusat: i. Anggaran beberapa program/kegiatan pada beberapa KL, berupa antara lain Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri; dan Program Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial. DIREKTORAT P-APBN APPENDIKS
- Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
- Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
- Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
- Page 10 and 11:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
- Page 12 and 13:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
- Page 14 and 15:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
- Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
- Page 18 and 19:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 20 and 21:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 22 and 23:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 24 and 25:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 26 and 27:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 28 and 29:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 30 and 31:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 32 and 33:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 34 and 35:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 36 and 37:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 38 and 39:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 40 and 41:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 42 and 43:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 44 and 45:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 46 and 47:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 48 and 49:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 50 and 51:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 52 and 53:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
- Page 56 and 57:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 58 and 59:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 60 and 61:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 62 and 63:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 64 and 65:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 66 and 67:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 68 and 69:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 70 and 71:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 72 and 73:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 74 and 75:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 76 and 77:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 78 and 79:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 80 and 81:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 82 and 83:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 84 and 85:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 86 and 87:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 88 and 89:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 90 and 91:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 92 and 93:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
- Page 96 and 97:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 98 and 99:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
- Page 102 and 103:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 104 and 105:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 106 and 107:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 108 and 109:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 110 and 111:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
- Page 114 and 115:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 116 and 117:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 118 and 119:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 120 and 121:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 122 and 123:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 124 and 125:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 126 and 127:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 128 and 129:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 130 and 131:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 132 and 133:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 134 and 135:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 136 and 137:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 138 and 139:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 140 and 141:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 142 and 143:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 144 and 145:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 146 and 147:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 148 and 149:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
- Page 152 and 153:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 154 and 155:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 156 and 157:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 158 and 159:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 160 and 161:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 162 and 163:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 164 and 165:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 166 and 167:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 168 and 169:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 170 and 171:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 172 and 173:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 174 and 175:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 176 and 177:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
- Page 180 and 181:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
- Page 182 and 183:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 184 and 185:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 186 and 187:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 188 and 189:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 190 and 191:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
- Page 194 and 195:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 196 and 197:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
- Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
- Page 202 and 203:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
- Page 204 and 205:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
- Page 206 and 207:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
- Page 208 and 209:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 210 and 211:
Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
- Page 212 and 213:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
- Page 214 and 215:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 216 and 217:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 218 and 219:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 220 and 221:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 222 and 223:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 224 and 225:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 226 and 227:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 228 and 229:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 230 and 231:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 232 and 233:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 234 and 235:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 236 and 237:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 238 and 239:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 240 and 241:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 242 and 243:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 244 and 245:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 246 and 247:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 248 and 249:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 250 and 251:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 252 and 253:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 254 and 255:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 256 and 257:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
- Page 258 and 259:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
- Page 260 and 261:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
- Page 262 and 263:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 264 and 265:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 266 and 267:
517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
- Page 268 and 269:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 270 and 271:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 272 and 273:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 274 and 275:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 276 and 277:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 278 and 279:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 280 and 281:
BAB VI TRANSFER KE DAERAH
- Page 282 and 283:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 284 and 285:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 286 and 287:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 288 and 289:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 290 and 291:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 292 and 293:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 294 and 295:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 296 and 297:
Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
- Page 298 and 299:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 300 and 301:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 302 and 303:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
- Page 306 and 307:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 308 and 309:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 310 and 311:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 312 and 313:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 314 and 315:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 316 and 317:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 318 and 319:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 320 and 321:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 322 and 323:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 324 and 325: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 326 and 327: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 328 and 329: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 330 and 331: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 332 and 333: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 334 and 335: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 336 and 337: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 338 and 339: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 340 and 341: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 342 and 343: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 344 and 345: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 346 and 347: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 348 and 349: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 350 and 351: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 352 and 353: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 354 and 355: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 356 and 357: LAMPIRAN
- Page 358 and 359: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 360 and 361: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 362 and 363: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 364 and 365: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 366 and 367: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 368 and 369: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 370 and 371: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 372 and 373: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 376 and 377: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 378 and 379: GALERI APBN
- Page 380 and 381: Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
- Page 382 and 383: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
- Page 384 and 385: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN