dasar penyusunan apbn

Recommendations

Info

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA Tahap Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran dimulai dengan penyusunan Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh kementerian negara/lembaga atas dasar Keputusan Presiden tentang Rincian APBN. Pada awalnya, pengesahan DIPA dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku Bendahara Umum Negara agar dapat digunakan sebagai dokumen dasar pembayaran oleh Kuasa Bendahara Umum Negara. Mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2012 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tugas pengesahan DIPA dialihkan kepada Direktur Jenderal Anggaran. Bagian terpenting dalam proses pengalihan tersebut adalah penyesuaian proses bisnis (alur kerja) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, yang semula berada pada 2 unit eselon I (DJA dan DJPB) menjadi satu kesatuan proses bisnis di DJA. Beberapa pertimbangan pengalihan fungsi tersebut antara lain adalah penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan serta perubahan fokus peran DJPB. DJPB akan semakin fokus menjalankan peran dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara yang meliputi treasury/cash management, budget execution dan spending revie. Secara menyeluruh, nilai tambah yang diharapkan dari pengalihan fungsi ini antara lain adalah: Adanya efisiensi biaya (cost effective), Peningkatan kualitas layanan (better quality of service), Percepatan waktu layanan (quick service time). Pengalihan fungsi ini menyebabkan beberapa perubahan/penyesuian proses bisnis dan penyesuaian aplikasi. Perubahan/penyesuaian proses bisnis yang terjadi di DJA meliputi proses penerimaan RKA-KL, mekanisme penelaahan, penerbitan Dokumen Hasil Penelaahan (DHP) RKA-KL serta diperkenalkannya istilah DIPA Induk dan DIPA Petikan. Di DJPB terjadi penyesuaian proses bisnis di Kantor Wilayah dan KPPN serta satuan kerja Kementerian/Lembaga. 5.10 Klasifikasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 ayat (5), mengatur mengatur pengelompokan anggaran belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi. Fungsi ini terdiri dari 11 fungsi yang menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi pemerintah tersebut meliputi: (1) fungsi pelayanan umum, (2) fungsi pertahanan, (3) fungsi ketertiban dan keamanan, (4) fungsi ekonomi, (5) fungsi lingkungan DIREKTORAT P-APBN 229 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA hidup, (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum, (7) fungsi kesehatan, (8) fungsi pariwisata dan budaya, (9) fungsi agama, (10) fungsi pendidikan, dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2006–2011, sebagian besar anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi pelayanan umum yang mencapai rata-rata sekitar 66,8 persen dari total realisasi belanja Pemerintah Pusat tiap tahunnya. Selebihnya, sekitar 33,2 persen dari realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat selama periode tersebut digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Ilustrasi realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut disajikan dalam grafik berikut: 1.400,0 GRAFIK 5.18 PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2008 - 2014 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 693,4 628,8 697,4 883,7 1.010,6 1.154,4 1.249,9 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 10 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 AGAMA 8 PARIWISATA 7 KESEHATAN 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 LINGKUNGAN HIDUP 4 EKONOMI 400,0 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 200,0 2 PERTAHANAN 1 PELAYANAN UMUM - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 APBN 2014 APBN Dalam grafik di atas terlihat jelas gambaran alokasi anggaran ke-8 fungsi, yaitu: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, dan pariwisata-budaya. Sementara 3 fungsi lainnya (fungsi agama, fungsi perlindungan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup) tidak terlihat karena tidak signifikan secara angka nominal. Selanjutnya, rincian masing-masing fungsi dan perkembangan alokasi anggarannya (hanya untuk beberapa fungsi yang menonjol) dijelaskan sebagai berikut: DIREKTORAT P-APBN 230 BELANJA PEMERINTAH PUSAT
Page 2 and 3:
DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 4 and 5:
SAMBUTAN Menteri Keuangan Republik
Page 6 and 7:
KATA PENGANTAR Edisi II buku Dasar-
Page 8 and 9:
DASAR-DASAR PRAKTEK KEUANGAN NEGARA
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
BAB I PENDAHULUAN
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Menteri Keuangan menyampaikan pokok
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
BAB III ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Jan-10 Mei-10 Sep-10 Jan-11 Mei-11
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono m
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 180 and 181:
Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 182 and 183:
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
T r i l i u n Rp DASAR-DASAR PRAKTE
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Triliun Rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 200 and 201:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 202 and 203:
Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 204 and 205: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 206 and 207: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 208 and 209: DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN
Page 210 and 211: Rp Miliar (%) DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 212 and 213: Rp Triliun (%) DASAR-DASAR PRAKTEK
Page 256 and 257: Triliun Rp DASAR-DASAR PRAKTEK PENY
Page 266 and 267: 517,3 412,8 504,7 624,6 707,8 771,7
Page 280 and 281: BAB VI TRANSFER KE DAERAH
Page 296 and 297: Miliar rupiah DASAR-DASAR PRAKTEK P
Page 304 and 305:
Perjanjian pengakhiran master agree
Page 306 and 307:
Page 308 and 309:
Page 310 and 311:
Page 312 and 313:
Page 314 and 315:
Page 316 and 317:
Page 318 and 319:
Page 320 and 321:
Page 322 and 323:
Page 324 and 325:
Page 326 and 327:
Page 328 and 329:
Page 330 and 331:
Page 332 and 333:
Page 334 and 335:
Page 336 and 337:
Page 338 and 339:
Page 340 and 341:
Page 342 and 343:
Page 344 and 345:
Page 346 and 347:
Page 348 and 349:
Page 350 and 351:
Page 352 and 353:
Page 354 and 355:
Page 356 and 357:
LAMPIRAN
Page 358 and 359:
Page 360 and 361:
Page 362 and 363:
Page 364 and 365:
Page 366 and 367:
Page 368 and 369:
Page 370 and 371:
Page 372 and 373:
Page 374 and 375:
Page 376 and 377:
Page 378 and 379:
GALERI APBN
Page 380 and 381:
Pegawai Direktorat Penyusunan APBN,
Page 382 and 383:
Page 384 and 385:
show all

dasar penyusunan apbn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?