dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling
lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan (15 Januari 2014).
Stakeholders Penentu Dana Desa:
1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
3. Kementerian Negara/Lembaga terkait;
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
5. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
TABEL 6.2
TRANSFER KE DAERAH, 2000 - 2014
(triliun rupiah)
` ` ` `
2000 2001 2002 2003 2004 2005
PAN PAN PAN PAN LKPP LKPP
Transfer Ke Daerah 33,1 81,1 98,2 120,3 129,7 150,5
1. Dana Perimbangan 33,1 81,1 94,7 111,1 122,9 143,2
A. Dana Bagi Hasil 4,3 20,7 25,5 31,4 37,9 50,5
a. Pajak - 9,7 11,9 16,0 19,5 23,7
1) Pajak Bumi dan Bangunan - 5,1 6,1 8,7 11,4 14,9
2) BPHTB - 1,4 1,7 2,2 2,9 3,3
3) Pajak Penghasilan - 3,2 4,1 5,2 5,1 5,4
4) Cukai - - - - - -
b. SDA - 11,0 13,6 15,3 18,4 26,8
1) Minyak Bumi - 6,0 6,4 6,8 8,1 12,6
2) Gas Bumi - 3,6 5,3 6,4 6,6 10,1
3) Pertambangan Umum - 0,4 0,6 1,1 1,4 2,6
4) Kehutanan*) - 1,0 1,2 0,7 2,1 1,3
5) Perikanan - - 0,1 0,2 0,2 0,2
B. Dana Alokasi Umum 28,8 60,3 69,2 77,0 82,1 88,8
C. Dana Alokasi Khusus - - - 2,7 2,8 4,0
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian - - 3,5 9,2 6,9 7,2
a. Dana Otonomi Khusus - - 1,2 1,5 1,6 1,8
b. Dana Penyesuaian - - 2,4 7,7 5,2 5,5
DIREKTORAT P-APBN
273 TRANSFER KE DAERAH