dasar penyusunan apbn

DASAR-DASAR PRAKTEK PENYUSUNAN APBN DI INDONESIA
penerimaan perpajakan terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan
internasional.
Dasar hukum penerimaan perpajakan yang berlaku saat ini adalah:
1. UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM.
3. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. UU Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai.
6. UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
7. UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
Pajak dalam negeri terdiri atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB),
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya. Akan
tetapi, sesuai dengan amanat dalam UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah seluruh penerimaan BPHTB akan dipindahkan administrasinya ke
daerah sejak tahun 2011. Oleh karena itu, penerimaan BPHTB tidak lagi menjadi
penerimaan pajak Pemerintah pusat sejak tahun 2011 sehingga tidak lagi dicatat dalam
APBN. Selain itu UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan pengalihan
administrasi PBB sector pedesaan dan perkotaan ke daerah mulai tahun 2014, sehingga
penerimaan PBB yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat hanya PBB sector
perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Selain dibagi berdasarkan jenisnya, penerimaan pajak juga ketegorikan berdasarkan
sifat pemungutannya. Terdapat dua sifat pemungutan yaitu pajak langsung yaitu pajak
yang beban pembayarannya ditanggung dibayar langsung ditanggung oleh subjek
pajaknya seperti PPh, PBB, dan bea meterai. Sedangkan pajak tidak langsung adalah
pajak yang bebanpembayarannya dapat digeser kepada pihak ketiga seperti konsumen
akhir. Pajak yang termasuk dalam kategori pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM,
cukai, bea masuk dan bea keluar.
Selain sifat pemungutan pajak, tarif pajak juga di bagi menjadi beberapa jenis yaitu:
1. Tarif proporsional yaitu tarif yang berupa persentase tetap seperti tarif PPN sebesar
10%;
DIREKTORAT P-APBN
101
PENDAPATAN NEGARA